herrybsancoko

Kumpulan tulisan


Leave a comment

Astaga! Perselingkuhan di Pengadilan Marak, dari Hakim Hingga Panitera

ImageItu cuplikan judul berita yang dimuat di detik.com, Sabtu, 29/12/2012.  Terkesan sangat provokatif dan norak.  Membaca berita tentang perselingkuhan hakim dengan initial ADA, membuat saya terheran-heran.  Terlepas apakah tindakan itu bermoral atau tidak, tapi betapa banyaknya orang-orang yang bersikap  hipokrit bila berhubungan dengan masalah moral.  Apakah hal ini menggejala di hampir lapisan masyarakat?  Jika benar, apakah bangsa kita ini adalah bangsa hipokrit?  Bangsa yang munafik?

Belum habis berita tentang Aceng yang dikabarkan menceraikan isterinya yang dinikahi cuma empat hari dengan alasan karena tidak perawan.  Belum lagi kasus-kasus korupsi pejabat tinggi di pusat yang ramai dengan silat lidah dan lempar tanggung-jawab.  Isu-isu kawin siri para pejabat daerah yang sepertinya makin meluas terkuak. Rasia-rasia polisi yang dilakukan di hotel-hotel berbintang melati dan menahan oknum-oknum yang dianggap selingkuh di situ.  Guru SD yang foto bugilnya disebarkan lewat FB.  Video ibu-ibu selingkuh yang beredar lewat HP.  Kini giliran para hakim jadi sorotan.

Kasus-kasus di atas mengundang polemik di media massa.  Banyak yang menilainya tidak bermoral, melecehkan wanita, tidak punya hati nurani, tindakan asusila, tidak bermartabat dan sebagainya.

Dan pelaku korupsi masih ngotot bahwa dirinya tidak melakukan korupsi meski uang yang dikelolanya raib bermilyar-milyar rupiah tanpa jejak, Gubernur Aceng bersitegang mempertahankan bahwa dirinya tidak bisa disalahkan dengan alasan yang mengingkari akal sehat, mengucapkan selamat Natal juga dikatakan haram oleh MUI, Roma Irama yang diisukan berpoligami secara luas di media massa tapi mencalonkan Presiden.  (tentang Oma Irama masih kuat di ingatan kita tentang goyang ngebornya Inul yang mengundang polemik).

Ada apa dengan masyarakat kita?  Apakah standar moralitas kita demikian lentur, ambivalen, ganda, bias, double standard, pilih kasih?  Atau malah tidak ada standar moral sama sekali.  Moral tergantung pada kekuasaan dan uang?  Tergantung bagaimana orang menterjemahkan  situasinya? Apakah acuan moral kita saat ini sebenarnya telah sama-sama kita lecehkan keberadaannya.  Masalah moral adalah obyek kelakar yang enak sambil makan di warung pinggir jalan.  Karena kita sadar bahwa system yang ada adalah system yang munafik.  Moralitas bangsa kita adalah moralitas yang munafik dan hipokrit.  Dan kita menertawakan itu?  Betapa menyedihkan bila semua itu benar.

Bila kita amati, banyak orang tiba-tiba jadi polisi moral.  Judgement tentang  moral orang lain dilakukan di mana-mana dan sepertinya tanpa rasa sungkan dan malu.  Menuding orang lain tidak punya moral, seolah dia paling bermoral. Asal pakai atribut agama tertentu atau punya masa pendukung partai tertentu, bisa seenaknya menghakimi moral orang lain sebagai tidak bermoral, tidak beriman, tidak punya susila dan sebagainya secara sepihak.

Apakah sumber moral kita selama ini telah mengkrucut hanya pada satu sumber yakni agama?  Sementara  pemegang moral agama juga tidak punya kredibilitas lagi.  Pinter ngomong tapi nol tindakan.  Atau tindakannya malah melenceng dari apa yang diomongkan dengan dalih macam-macam sebagai usaha pembenaran diri?

Moral positif negara dan moral masyarakat umum (way of life) telah terdorong ke pinggir dan mengalami marginalisasi?  Negara yang seharusnya tegas dalam memperlakukan moral positif di atas moral-moral lain dan bisa berfungsi sebagai penengah telah tidak lagi punya gigi karena keberadaannya yang korup? Para hakim sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang berfungsi sebagai penegak moral kini malah disorot karena jebloknya.

Judul-judul berita tentang moralitas hakim pun terkesan vulgar dan mengundang tawa.  Selain judul di atas berikut judul lain mengenai berita yang sama:
•    Hakim Cantik ADA dan Kisah Perselingkuhan Para ‘Wakil Tuhan’
•    Temuan Komisi III DPR, Hakim Cantik yang Segera Dipecat Bak Artis
•    Ketua PN Simalungun Kaget Hakim Cantik Selingkuh: Dia Tak Genit
•    Ckckck… Hakim Cantik Selingkuhi Suami Hakim Teman Sekantor

Belum lagi kalau membaca komentar dari pihak hakim sendiri.  Semua mengundang tanda tanya, kemana moral kita sebagai bangsa hendak dibawa? Berikut ini beberapa cuplikan isi beritanya:

Menurut Komisi Yudisial (KY), mereka yang terlibat skandal cinta berasal dari kalangan hakim hingga panitera.

“KY sangat prihatin dengan berbagai kasus perselingkuhan yang terjadi di sejumlah pengadilan. Selain beberapa kasus yang dilaporkan ke KY, banyak kasus temuan KY yang tersebar di berbagai daerah,” kata Wakil KY, Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (29/12/2012).

Perselingkuhan ini dilakukan baik antar hakim, hakim dengan panitera atau staf.  Juga antar staf dan sebagainya,” sambung Imam prihatin.

Tindakan asusila ADA ini diakui Ketua MA, Hatta Ali. MA sendiri pernah melakukan penyelidikan atas dugaan selingkuh tersebut tetapi hasilnya nihil.

“Inisial hakim ‘ADA’, adalah dituduhkan kepada salah seorang hakim yang bertugas PN Simalungun. Kalau terbukti ya, kalau tidak ya kasihan karena dia punya keluarga juga,” kata Ketua MA Hatta Ali, kemarin.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) Abdul Siboro, ADA dikenal pendiam, tegas dan tidak genit.

“Saya kaget. Saya tidak menyangka sebab dia berwibawa dan tegas. Dalam bahasa pacaran, dia juga tidak genit,” kata Siboro saat dihubungi detikcom, Kamis (27/12/2012).

Kalimat penting yang menarik perhatian sengaja dicetak tebal dan miring untuk menekankan point-point penting dalam masalah ini.

Point pertama adalah perselingkuhan sepertinya sudah dilakukan layaknya pesta seks di negara antah barantah karena dilakukan hampir di semua jenjang jabatan dalam satu kantor yang disebutnya sebagai kantornya “wakil tuhan”.

Point kedua, alasan kasihan karena si pelaku sudah berkeluarga terkesan mengada-ada.  Kalau hendak menegakkan moral, harus sesuai hukum yang digariskan.  Berkeluarga apa tidak kalau tidak bermoral, hukum positif tetap berlaku tanpa pandang bulu. Moralitas seharusnya tidak bermuka dua, terkesan pilih kasih dan double standard.

Point ketiga, apa hubungannya antara tingkah laku genit dan selingkuh?  Sebuah stereotype yang tidak pantas diucapkan oleh pihak pemangku hukum. Apakah kalau bertingkah laku genit itu pasti senang selingkuh?  Kalau selingkuh karena genit itu salahnya perempuan?  Genit pertanda moralnya dipertanyakan?  Demikian ceteknya  para penegak hukum itu dalam menilai moral seseorang?  Lalu yang masuk dalam kategori tingkah laku “genit” itu yang bagaimana?  Kalau ada wanita pakai celana pendek, patut disalahkan jika diperkosa? Karena memang dari dandanannya pasti senang berselingkuh?  Atau wanita yang tidak pakai jilbab itu moralnya rendah?

Point-point di atas hanya sebagai ilustrasi mengutip apa yang ditulis di media massa.  Mungkin terkesan menyepelekan masalah, karena dalam keadaan sebenarnya mungkin tidak sesederhana itu.  Namun apakah kemungkinannya akan lain jika hakim dengan initial “ADA” itu tidak cantik tapi genit?  Apa juga ada kasihan?  Bagaimana kalau ADA genit tapi membawa atribut agama atau dari organisasi politik tertentu?   Apa juga masih dinilai tidak bermoral? Betapa biasnya ukuran moral kita saat ini.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masyarakat kita kini sering mengalami marginalisasi dalam masalah moral.  Karena dimensi moral yang ada cenderung dipaksakan untuk mengerucut hanya pada satu sisi dimensi yakni moral agama?  Karena alasan itukah mereka lebih baik mendiamkan semua?  Atau lebih senang malah menertawakan system moral yang ada?  Karena tidak adanya system moral yang baku buat pegangan bersama sesuai konsensus sosial.

Jangan-jangan nanti ada aturan yang mewajibkan semua orang harus pakai sandal jepit merek dunlop. Yang tidak pakai sandal jepit sebagaimana ditetapkan, pantas digelendeng ke kantor polisi dan dipertanyakan kualitas moralnya?  Lalu dimana hak kita sebagai manusia dewasa yang utuh punya hati nurani, budi pekerti, kesadaran pikir untuk bisa melakukan pilihan-pilihan atas hidup kita sendiri dan ikut serta dalam usaha membina kebersamaan hidup yang harmonis dan saling toleransi?*** (HBS)

Baca tulisan saya menyangkut moral di sini.
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/12/26/larangan-mui-dan-kedalaman-makna-toleransi-518919.html


Leave a comment

Resolusi 2013 Jangan Berhenti Hanya Sebagai Slogan

Sepertinya sudah menjadi kebiasaan umum bahwa di akhir  tahun kita berusaha membuat kaleidoskop tentang peristiwa-peristiwa tahun yang akan kita lalui dan membuat resolusi untuk tahun baru berikutnya.  Ada usaha semacam retrospeksi diri.  Menilai apa yang  telah kita kerjakan di tahun lalu dan apa yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya.  Adakah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan atau harus dibuang sama sekali.  Ada rencana ke depan agar tahun baru akan lebih baik dari tahun sebelumnya.  Lebih sehat, lebih bahagia, lebih kaya, lebih langsing dan sebagainya.  Ada yang semangat mengerjakannya, namun banyak juga yang asal-asalan dan hanya ikut-ikutan.  Jika kita membuat resolusi untuk tahun 2013, adakah kemungkinan kita bakal menepatinya?   Atau paling tidak mendekati untuk tepat?

Pada level personal, menilai kembali hidup kita di tahun lalu dan berusaha membuat rencana di tahun berikutnya bukanlah pekerjaan gampang yang bisa dilakukan oleh setiap orang.  Karena untuk melakukan itu diperlukan sikap kejiwaan holistik individu bersangkutan.  Instrospeksi dan kontemplasi diri diperlukan kematangan emosi dan kemauan untuk menerima secara jujur diri pribadi.  Seseorang yang punya kecerdasan emosi rendah akan sulit melakukan instrospeksi.  Seorang yang menderita schizophrenic sepertinya tidak mungkin untuk melakukan instrospeksi diri. Seorang yang congkak dan tinggi hati, jangan diharap punya waktu untuk instrospeksi diri dan berkontemplasi menilai pribadi diri sendiri. Bagi seorang yang pesimistik tentang hidup, instrospeksi dan kontemplasi diri adalah sesuatu yang tidak ada gunanya.  Apalagi membuat resolusi tahun berikutnya adalah suatu hal yang menakutkan.

Kenapa pada tahun baru kita merasa didorong untuk membuat resolusi?  Untuk apa?  Kalau mau, sebenarnya resolusi itu bisa dibuat kapan saja?  Kita punya banyak waktu dan kesempatan untuk melakukan itu.  Kenapa harus menunggu tahun baru?  Kenapa kita merasa lebih bergairah melakukannya di pergantian tahun? Kenapa tidak di pergantian hari atau bulan?  Atau bahkan pergantian jam?

Konsep resolusi di akhir tahun itu sebenarnya datang dari budaya barat yang punya persepsi tentang waktu berbeda dengan persepsi budaya kita?

“… pergaulan saat ini harus memakai ‘mata hati’…”

 timeforchange

Bagi masyarakat industri barat, waktu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat linear.  Sebuah garis lurus yang tidak terputus bergerak maju ke depan tanpa berhenti istirahat.  Karena itulah, bagi mereka waktu adalah penting dan berharga.  Hal ini melahirkan sikap disiplin dan tanggung jawab atas penggunaan waktu.  Mereka tidak akan membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa melakukan sesuatu yang berarti dan berguna.  Kehabisan waktu atau pemborosan waktu adalah sesuatu yang amat menakutkan bagi mereka.  Aktivitas hidup keseharian amat didikte oleh perputaran waktu ini.  Orang dipaksa untuk menyesuaikan ritme hidup mereka dengan waktu yang ditentukan oleh masyarakat secara bersama.  Aktivitas seseorang dengan demikian bisa dibilang amat sinkron dengan waktu yang telah disepakati bersama secara sosial.

Karena alasan-alasan itulah, masyarakat industri modern membuat jadwal tentang waktu mereka.  Jadwal waktu mereka terpecah hingga sekecil mungkin bisa per detik, menit, hari, bulan dan per tahun.  Ada timeframe dan deadline dalam hal pengelolaan waktu mereka.  Perencanaan waktu amat penting bagi mereka bila tidak ingin tertinggal dan tergilas waktu yang pada akhirnya akan membuat mereka merasa bersalah,  tidak berguna karena harinya lewat dengan percuma.  Ketepatan waktu adalah simbol efisiensi bagi masyarakat industri.  Jika tidak efisien jangan harap bisa bertahan hidup.

Seketat itukah budaya kita dalam mempersepsi waktu?  Kita sepertinya masih akrab dengan budaya jam karet.  Waktu tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang linear. Waktu lebih dipercayakan pada insting, keberadaan alam dan ritme biologis.  Untuk memenuhi sebuah appointment terlambat semenit atau beberapa menit bukanlah sebuah dosa besar.  Karena timeframenya tidak disepakati dengan tepat secara sosial.  Dalam perjalanan memenuhi ketepatan waktu, waktu tidak diukur dengan waktu sebagaimana konsep negara industri.  Waktu lebih banyak diukur oleh irama biologis.  Boleh saja berjalan cepat atau lambat sesuai ritme biologis kita dan tidak disinkronisasikan dengan waktu yang disetujui secara sosial memakai jam.  Kita sering mendengar dalam keseharian bila mengadakan perjanjian dengan seorang teman, waktu yang disepakati amat luwes.  Misalnya habis sholat isak, atau nanti petang, atau habis makan siang dan sebagainya. Jarang kita menyebut jamnya dengan tepat.  Waktu tersedia buat kita sepertinya melimpah.

Berdasar konsep waktu yang lebih bersifat melimpah itulah, resolusi sepertinya sebuah konsep yang meragukan untuk bisa ditepati sesuai time frame atau deadline yang ditetapkan.  Persepsi waktu yang dipandang tidak secara linear dan berkelanjutan itu, pengalokasian waktu sepertinya menjadi luwes.

Dalam masyarakat kita yang masih belum bisa berangkat sepenuhnya dari alam agraris, individu tidak dituntut dengan keras untuk menyelesaikan segala sesuatu tepat waktu.  Kita sepertinya masih hidup dengan budaya kolektif.  Tanggung jawab perseorangan adalah juga tanggung jawab kolektif.  Jadi jika seseorang itu tidak mengerjakan apa yang digariskan, jarang mereka akan merasa bersalah.  Sebab mereka beranggapan bahwa pasti ada orang lain yang akan mengerjakannya. Oleh karena itulah, kita selama ini akrab sekali dengan ungkapan “lempar tanggung jawab”.

Kita saat ini sepertinya berada di dua kutub peralihan. Salah satu sisi kita ingin sesuatu yang praktis menyingkat waktu, tapi di sisi lain kita tidak ingin menginvestasi waktu untuk merencanakan sesuatu yang bermanfaat ke depan. Kita lebih senang menginvestasikan uang kita untuk beli blackberry daripada untuk beli buku. Karena blackberry dipandang lebih praktis untuk digunakan menurut keperluan dan buku adalah sebuah beban waktu untuk membacanya.

stickitGenerasi muda kita lebih senang membaca karya luar negeri daripada karya dalam negeri.  Karena karya luar negeri telah dibikin film,  game untuk dimainkan game player atau lewat internet dengan memakai handphone.  Kita memang cenderung lebih sebagai penikmat daripada sebagai pencipta.

Budaya modern yang kita serap dengan gegap gempita adalah hanya kulitnya dan bukan inti kejiwaannya.  Kita cenderung hedonistik, konsumtif dan materialistik.  Nilai-nilai budaya kita secara berangsur luntur dan ditinggalkan.  Fenomena ini telah dirasakan oleh sebuah organisasi sosial yang terkecil yakni keluarga.  Generasi muda cenderung tidak hormat pada orangtuanya.  Pergaulan dan kesuksesan mereka banyak diukur oleh nilai materi.  Generasi muda itu bilang pada orangtua mereka, bahwa pergaulan saat ini harus memakai “mata hati”, artinya rumah, tahta, harta dan tin tin (menirukan suara klakson mobil).  Bahkan ada yang bilang, betapa senangnya kalau mereka dilahirkan di Jepang.

Jadi apa resolusi kita untuk tahun 2013?  Bisakah kita melakukan perenungan-perenungan diri agar lebih punya nilai secara budaya?  Budaya globalisasi menerpa kita dengan keras.  Sudah saatnya kita membalikkan pandangan kita pada diri sendiri dan budaya kita sendiri? Usaha ini diperlukan kemauan bersama dan political will dari pemerintah untuk mengoreksi kembali kebijakannya dan tatacara dalam menangani isu-isu sosial kemasyarakatan. Pejabat dan wakil rakyat saat ini lebih  sering terjebak mengejar kesenangan diri dan berpola hidup materialistik konsumtif. Kesederhanaan dan kearifan lokal hanya dianut oleh segelintir pejabat saja. Jangan sampai resolusi 2013 hanya berhenti sebagai slogan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya?

Kita hargai kerja keras dan prestasi individu. Kita hargai produk nyata kerja keras dalam penyampaian target. Kita cintai produk diri kita sebagai anak bangsa.  Kita dudukkan individu setara dengan kita dalam hak dan kewajibannya.  Kita hargai sebuah proses dan tidak hanya barang jadi.  Kita hargai individu berdasar tindakan nyatanya dan bukan berdasar atas keyakinannya.  Barangkali itu usulan resolusi 2013 yang patut dipertimbangkan bersama.


Leave a comment

Ramalan Kiamat 21/12/12 Meleset?

Percaya akan hari kiamat ternyata ada di hampir seluruh kebudayaan manusia di dunia.  Hari kiamat yang diramalkan bakal terjadi kemarin tanggal 21 Desember 2012 menurut penanggalan kebudayaan Mayan ternyata tidak terjadi.  Bumi tetap berputar sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tidak ada gunung meletus, meteor jatuh, dan lain-lain kemungkinan yang serem-serem.

Sistem kalender budaya Mayan itu menayangkan rentang 1.872.000 hari.  Tidak cuma 365 hari sebagaimana tanggalan biasa.  Bagaimana kalau tanggal ramalan itu ada kemungkinan diterjemahkan salah?  Mungkin beda beberapa hari?  Siapa tahu terjadi pas tahun baru 2013?  Mengingat angka 13 juga dipercayai oleh beberapa kebudayaan sebagai angka yang mendatangkan sial?

Menurut keterangan ahli, tanggal yang diramalkan bakal terjadi hari akhir itu dinyatakan akurat. Artinya tidak terjadi salah interpretasi dalam membaca kalender kuno itu. Tanggal 21/12/2012 itulah ramalan kiamat sesuai tanggalan budaya peradaban Mayan.

Melesetnya ramalan tentang hari kiamat itu tidak sekali ini saja terjadi. Entah kenapa ramalan ini paling ramai dibicarakan orang.  Bahkan diangkat ke layar bioskop. Selama ini sudah tercatat sebanyak 184 kali peramalan kiamat bakal terjadi di hari tertentu.  Ternyata semuanya meleset. Ramalan terakhir diajukan oleh seorang televangelist Amerika bernama Harold Camping, bahwa hari kiamat akan terjadi pada tanggal 21 Mei 2011.  Ketika tanggal itu terlampaui, pada tanggal 22 Mei, Harold Camping meralat ramalannya.  Tapi juga meleset.  Kiamat tidak terjadi.

Orang-orang yang mengikuti hidup secara dogmatis biasanya paling mudah percaya pada ramalan itu.  Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi di Cina dan Rusia yang dimuat oleh mass media beberapa hari lalu.  Mereka mempersiapkan diri menghadapi ramalan itu dengan menampung makanan, air dan keperluan lain untuk bertahan hidup.

Mungkin juga kita semua mempunyai naluri untuk bertahan hidup dan takut akan kematian. Kita sering menolak tentang adanya kematian yang akan menimpa kita.  Kematian adalah suatu yang tidak kita ketahui. Sebuah rahasia alam yang tidak akan mungkin terungkap apa yang terjadi setelah kita mati.  Sesuatu yang tidak kita ketahui dan tanpa bisa menyibaknya mengingatkan pada kita pada posisi rasa ketidak-berdayaan, kelemahan kita sebagai manusia. Sesuatu yang tanpa kepastian biasanya sering menakutkan.  Membuat kita gelisah tidak nyaman.  Kita menolak berpikir tentang kematian seolah kematian itu bukan urusan kita.

Diramal atau tidak, kiamat itu pasti datang.  Meski teknologi bisa mendeteksi meteor yang akan jatuh, atau terjadinya pergeseran kutub bumi, fenomena gunung meletus, radiasi matahari dan sebagainya, bila waktunya tiba tidak ada yang bisa selamat.  Kita terlalu kecil dan tidak ada artinya jika dibanding dengan kekuatan alam.

Paling tidak ramalan itu telah membuat kita berpikir sejenak tentang fananya kehidupan ini.  Tidak ada yang abadi di dunia. Semoga membuat kita sempat berpikir sejenak tentang ajal yang bagaimanapun kita berusaha untuk menghindarinya, tidak bakal bisa mengelak. Cepat atau lambat pasti menjemput kita.  Dan ini bukan ramalan. Barangkali itulah maksud kebudayaan meramalkan tentang datangnya hari kiamat. Sebagai pengingat.  Tidak lebih.

Bumi dan alam semesta ini sudah ada jutaan tahun lalu.  Usia kita sebagai manusia hanyalah setitik saja dari usia alam semesta.  Manusia juga tak lebih dari sebuah debu dibanding kebesaran ukuran alam.  Tergantung bagaimana menyikapi hidup kita yang singkat itu.  Detik demi detik amatlah berharga buat kita. Adalah kewajiban kita untuk menikmati hidup tiap jengkal detik itu. Ukuran manusia yang begitu kecil seharusnya mengingatkan kita betapa pentingnya arti eksistensi diri dan hidup kita di dunia.  Tergantung diri kita masing-masing bagaimana membuat kita jadi berarti.*** (HBS)


1 Comment

Jokowi: Pusing, pusing… Ahok: Sakit Kepalaku!

Jokowi: Pusing, pusing…
Ahok: Sakit Kepalaku!

“Jadi gubernur itu sulit. Saya baru tiga minggu saja sudah pusing setengah mati. Pusing, pusing, pusing, pusing,” kata Jokowi saat menjadi keynote speaker di sebuah acara seminar motivasi di Auditorium gedung BPPT, Sabtu (10/11).

“Mau drop tahan banjir juga nggak punya uang. Tapi hibah bisa Rp 2,2 triliun. Ini nggak sesuai, ini Bapak-bapak kalau mau baca, ini sakit kepalaku. Yang namanya yayasan-yayasan segala macem. Itu ratusan (yayasan) dapat uang semua. Itu nggak bisa. Ini uang rakyat,” kata Ahok. Hal ini disampaikan Ahok dalam pertemuan bersama pengurus dan pengelola IKJ di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (17/12/2012).

Membaca dua statement itu membuat saya tersenyum geli campur getir.  Bagaimana tidak, beliau berdua itu baru menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur 64 hari yang lalu kok sudah menderita sakit puyeng-puyengan.  Seharusnya kan bulan madu.  Menikmati segala fasilitas dan menghitung uang yang bakal ngalir?  Kok belum-belum sudah gliyengan kepalanya?

Itu baru 64 hari, belum lagi genap setahun. Bagaimana bisa tahan sampai lima tahun? Jangan-jangan mereka berdua ini orang yang tidak kompeten untuk menduduki jabatan basah itu? Jangan-jangan mereka itu orang yang cari enaknya saja, nggak mau bersusah payah? Maunya dapat uang banyak?  Jangan-jangan mereka itu politisi karbitan?

Pertanyaan-pertanyaan itu sempat melintas di kepala.  Tapi hanya selintas. Jokowi – Ahok sepertinya kok jauh dari kriteria kayak gitu.  Tapi kenapa kok sudah mengeluh pusing dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak? Jika kita telaah lebih dalam, kita sebenarnya sudah tahu apa yang bakal dihadapi oleh Jokowi – Ahok bila melihat karakter mereka dalam menghadapi keadaan wilayah kerjanya.

Tidak berlebihan jika dibilang bahwa Jakarta itu miniaturnya Indonesia. Kalau di daerah masalah-masalah yang bikin pusing itu ada dan serupa tapi hanya dalam skala kecil. Karena jumlah uang yang beredar di Jakarta itu sebanyak kurang lebih 65% dari perputaran uang secara nasional, bahkan ada yang menyebut angka 80%, maka sewajarnyalah kalau masalah yang ada di Jakarta juga berlipat sebanyak 65 atau 80 kali dari yang di daerah.  Sebuah masalah yang punya bobot dan dosis tinggi.  Tidak heran jiga baru sedikit dikunyah sudah bikin kliyengan Jokowi dan Ahok.

Lebih runyam lagi, Jokowi dan Ahok ingin menyelesaikan sebagian besar masalah-masalah yang ada secepat dan seberes mungkin.  Senjata yang dipakai mereka berdua untuk menyelesaikan semua itu adalah pikiran yang sistematis, berdasar fakta obyektif, logis dan rasionil.  Sikap profesional ala birokrat modern.  Mereka berdua adalah tokoh yang perfectionist dan sekaligus profesional.  Semua harus pada pada tempatnya dan bekerja sesuai fungsinya hingga pada hal-hal yang detail. Masalah harus dikerjakan atau diselesaikan dengan menganut sistem kerja efisiensi dan efektif.

Sikap yang dipunyai Jokowi – Ahok itu hanya berlaku sepertinya kok hanya sampai pada level pribadi dan sepertinya kurang tepat untuk diterapkan untuk orang lain atau kalangan lebih luas.  Parahnya lagi, mereka juga tidak bisa bersikap otoritarian agar orang lain mengikuti cara yang dikehendaki.  Management yang bersifat otoritarian hanya efektif untuk menghadapi situasi krisis di mana diperlukan gerak cepat dalam hal pengambilan keputusan.  Bukan dalam suasana yang demokratis. Tidak heran jika akhirnya Jokowi dan Ahok jadi pening sendiri.

Masyarakat kita belum terbiasa dengan kerja keras, apalagi yang efektif dan efisien.  Karena menurut pengalaman mereka,  kerja keras belum tentu dapat hasil lebih baik daripada yang bekerja asal-asalan. Kerja keras juga belum berarti akan dapat promosi. Kenaikan pangkat bisa otomatis atau dibeli.  Kualifikasi (ijasah/skill) juga bisa dibeli.  Ethos kerja birokrasi memang masih perlu banyak pembenahan.  Time is money belum bisa masuk ke nalar kita. Waktu serasa bergerak pelan di Indonesia.  Gaji kita terima perbulan tidak per jam. Konsep tentang waktu belum diresapi benar oleh masyarakat luas. Jam karet biasa. Harpitnas juga lumrah.

Karena konsep kesadaran tentang “waktu” masih belum begitu membudaya, maka tidak heran jika masyarakat menuntut sesuatu yang kurang punya kesadaran tentang waktu ini.

“Nanti ada banjir loh pak, ini kok banjir belum bisa diselesaikan,” ujar Jokowi menirukan pertanyaan warga wilayahnya – yang langganan terendam banjir, dalam acara seminar yang juga dihadiri CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dan motivator Andrie Wongso.  Jokowi, mantan Wali Kota Solo itu mencontohkan, salah satu permasalahan Jakarta yang selalu dipertanyakan kepadanya adalah banjir.  Menjawab permasalah tersebut, Jokowi meminta kepada warga untuk bersabar. Karena setiap masalah tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“Singapura juga mengubah penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum juga membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 tahun. Inikan proses lama. Jangan membalikkan telapak tangan langsung rampung, kayak dewa saja, kayak superman,” kata Jokowi di Gedung BPKP Pemprov DKI Jakarta, Kamis (13/12).

Itu dua contoh perihal konsep tentang waktu.  Tidak ada kesadaran pikir bahwa sebuah kerja itu perlu perencanaan dan butuh waktu. Tidak bisa disulap begitu saja sebagaimana kehidupan politik, hukum, ekonomi dan sebagainya yang telah senantiasa kita jumpai selama ini.  Semua bisa disulap.  Tidak peduli apakah itu melawan nalar apa tidak.  Parahnya, hal-hal hasil sulapan itu karena demikian seringnya, akhirnya seperti sudah menjadi kebenaran umum.

Nalar yang tidak jalan itu ternyata juga terjadi di kalangan mahasiswa. Hal ini terjadi saat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima lima orang perwakilan  BEM Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta.  Perwakilan mahasiswa tersebut menagih janji pada Ahok tentang banyaknya minimarket menjamur yang mematikan pasar tradisional.

“Yang jelas sampai saat ini kami belum mengeluarkan izin pun sampai hari ini makanya kami baru 2 bulan. Anda maunya saya ngomong sopan santun kan, saya juga mantan aktivis, sama,” ujar Ahok dengan nada gusar di Balai Kota Jakarta, Selasa (18/12). Ahok yang saking jengkelnya hampir saja ia adu fisik dengan para mahasiswa kalau saja tidak dihalangi oleh satpam.

Satu contoh lagi, bahwa kita tidak terbiasa menggunakan nalar sehat dalam berkehidupan sosial, politik dan hukum.  Peraturan-peraturan yang dibuat sekenanya tanpa koordinasi.  Peraturan dibuat seperti seenak udelnya sendiri yang penting bisa dapat uang komisi atau kerjaannya jadi lebih gampang.  Ahok mengeluhkan tentang proyek pembangunan rumah sakit Koja yang selalu tertunda-tunda karena terbentur Permendagri dan bersilangan dengan peraturan lain yakni Peraturan Presiden (Perpres).

“Ini satu hal yang sangat ngaco dan ngaco luar biasa kenapa enggak ada keseragaman,” ujar Ahok.  Itu baru satu kasus pak Ahok.  Pasti banyak lagi kasus lain yang bakal muncul nanti. Barangkali saking jengkelnya Ahok sampai bilang: “Saya sampai katakan dengan keras kalau kebijakan ini kita tempuh saya sampai masuk penjara, saya masuk penjara. Saya siap mati bila kebijakan saya ambil salah.”.

Dari pihak swasta juga tidak kalah ramainya.  Honda Pluit menilai papan reklame yang akan dipasang di JPO dikhawatirkan akan membuat warga menilai Pemprov DKI kurang nasionalis, mengingat Honda bukan merek asal Indonesia. Hal ini pun menyulut murka Ahok.

“Kalau mau dipindahkan, kemarin sudah dijawab resmi kok, nggak usah nasionalis-nasionalis gitu. Jangan jualan Honda, jualan Esemka saja! Jangan bilang nasionalisme-nasionalisme, sampai orang tahu itu Honda, Bapak juga buka pameran Honda, saya tawarkan kok ditolak?” kata Ahok yang tampak marah di kantornya Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2012).

Lengkaplah kepusingan-kepusingan yang dialami oleh Jokowi – Ahok.  Belum lagi masalah-masalah peninggalan Gubernur sebelumnya yang masih menggantung belum selesai. Dan rata-rata masalah yang ditinggalkan itu karena sebab-sebab yang tidak masuk nalar.  Dan banyak lagi contoh dan kasus-kasus yang bakalan membuat mereka pusing tujuh keliling.

Jokowi – Ahok kalau mereka tidak merubah cara kerjanya bakal ambruk sendiri. Mereka berdua harus berani untuk melakukan kompromi dengan idealisme mereka dan melihat skala prioritasnya.  Beberapa hal boleh dituntut perfeksionisnya, tapi beberapa hal yang kurang mendesak sebaiknya cukup dimonitor saja dulu. Atau dibiarkan saja dulu.  Let’s it go.  Misalnya masalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perokok.  Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang PNS merokok di areal kerja Pemprov. Bagi yang melanggar, salah satu sanksinya adalah pemotongan tunjangan kesehatan dan gaji. Masalah ini kan bisa dinomer-duakan dulu. MRT, masalah banjir, monorail, kemacetan lalu lintas dan anggaran-anggaran yang tidak masuk akal sehat adalah hal-hal yang seharusnya menduduki prioritas utama dulu.

Tidak bisa semuanya dikerjakan secara serempak dan menurut sebagaimana diinginkan.  Terlalu banyak dan meluas.  Sistemnya sudah bobrok, perlu pembenahan secara bertahap selama lima tahun.  Terutama untuk mempersiapkan mentalitasnya.  Ibaratnya seperti makan bubur panas.  Dimulai dulu dari pinggir kemudian berangsur ke pusatnya.

Tidak semua orang di Jakarta punya penalaran sehat.  Tidak semua bisa mikir logis dan obyektif berdasar fakta. Tidak semua orang di metropolitan Jakarta punya ethos kerja yang mengabdi pada profesionalisme, efisiensi dan efektifitas.  Masyarakat kita sudah terbiasa mikir berdasar kebenaran yang dipaksakan.  Kebenaran hasil sulapan.  Kebingungan mereka banyak yang dilarikan ke dunia supernatural karena nalar mereka sudah tidak bisa menampung lagi hasil sulapan-sulapan yang bertumpuk dan makin susah untuk diuraikan.  Terlalu banyak hal-hal yang melawan hati nurani disorongkan ke bawah tempat tidur kesadaran kita semua.

Seorang pria setengah tua bernama Irba, tiba-tiba mengamuk di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria tersebut terlihat membawa sebilah pisau usai bersitegang dengan kuli panggul stasiun, Selasa (18/12/2012) malam. Irba mengaku tidak takut dengan siapapun karena ia mempunyai sebuah jimat yang disimpannya didalam dompet.

“Ini jimat buat jaga diri dan buat penglaris. Saya dapat dari teman,” ujar Irba.

Nah, itu salah satu contoh cara berpikir masyarakat kita.  Itu PR (pekerjaan rumah) buat Jokowi dan Ahok.  Bahwa masyarakat kita tidak semuanya bisa mengikuti alur pikir Jokowi – Ahok. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang susah untuk dipungkiri. Mereka tidak bisa dipaksa untuk bisa mengerti agar bisa mikir pakai nalar.  Perlu waktu untuk merubahnya dan tidak bisa seketika.  Perlu kesabaran dan ketlatenan prima.  Perlu prioritas. Kalau tidak tlaten dan sabar, setahun menjabat jadi Gubernur dan Wakil Gubernur bisa jantungen. *** (HBS)


Leave a comment

Variasi Makanan Pokok

Sebagian besar rakyat Indonesia makanan utamanya beras.  Tidak heran kita selama ini masih mengimpor karena produk dalam negeri kurang mencukupi.  Sementara lahan untuk menanam beras makin sempit.  Padi adalah sejenis tanaman yang perlu banyak tenaga untuk merawatnya.  Belum lagi jumlah air yang dibutuhkan.

Sudah saat kita mencoba melakukan variasi atas makanan pokok kita. Selain beras, kita bisa variasi dengan jagung, ketela, kentang atau mie.  Sepertinya roti-rotian belum banyak penggemarnya.

Di Indonesia, makanan pengganti beras amat banyak. Yang paling mudah ditanam dan dibudi-dayakan adalah singkong baik singkong rambat atau singkong kaspe.  Di daerah pesisir selatan pulau Jawa sudah ada masyarakat yang dulu makanan utamanya adalah gaplek yang terbuat dari singkong. Singkong kaspe memang amat fleksibel.  Jenis makanan yang terbuat dari singkong amat beraneka.  Misalnya: thiwul, gaplek, gethuk, keripik dan berbagai makan kecil lain.

Makanan dari singkong saat ini sepertinya mulai populer.  Jenis makanan sepertinya sudah tidak begitu lagi diasosiasikan dengan kelas ekonomi masyarakat yang dulunya menganggap hanya masyarakat kelas rendah dan tidak bisa beli beras saja yang mengkonsumsi.  Makanan tradisional kini mulai disukai.

sweet potatoes

Di Australia, singkong rambat sudah mulai memasyarakat dan bahkan menjadi menu makanan di hotel berbintang.  Produk singkong dan produk pertanian lain banyak didatangkan dari Thailand atau Vietnam.  Jarang ditemui produk pertanian dari Indonesia.  Produk dari Indonesia yang cukup populer di Australia adalah indomie.

Indonesia hingga saat ini telah melakukan impor atas 28 komoditi pangan yakni beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, telur, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao dan cabai.  Impor pangan Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2011 mencapai 5,36 miliar dolar AS.

Menurut anggota DPR Komisi IV, Ma`mur Hasanuddin, menilai total nilai impor pangan Indonesia masih akan terus merangkak naik jika sumber munculnya kebijakan impor tidak diatasi.  (http://www.antaranews.com/berita/272479/anggota-dpr-minta-persoalan-impor-pangan-diselesaikan)

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Program dan Kerjasama-Komite Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Lena Prawira memperkirakan, dari berbagai produk pangan yang diproduksi di tanah air, sebesar 80 persen bahan bakunya merupakan produk impor.  Jika saja bahan baku pangan ini bisa diproduksi dan diperoleh dari dalam negeri, harga produk pangan di Indonesia bisa turun sampai kisaran 10-20 persen.

Jumlah penduduk Indonesia makin bertambah, jika masalah pangan ini tidak segera diantisipasi, tidak mustahil kita bakal jadi negara yang punya penduduk terkena busung lapar.  Langkah-langkah negara lain yang mulai mengantisipasi masalah pangan untuk masa dekade mendatang perlu diikuti.  Bahkan beberapa negara sudah mengantisipasi langkah-langkah bila bibit bahan makanan punah karena bencana alam besar-besaran.

Kita selama ini terlalu mengandalkan alam Indonesia yang subur dan tidak merasa kuatir akan kekurangan pangan.  Ketergantungan kita pada beras sebagai makanan pokok harus mulai didiversifikasi.  Luas 12 juta hektar dengan jumlah petani yang 14 juta itu tidak cukup. Kalo tingkat laju pertumbuhan penduduk kita tidak bisa ditekan, maka  15 – 20 tahun mendatang kita akan rawan pangan.  Pembukaan lahan sawah baru tidak setingkat dengan bertambahnya jumlah penduduk pengkonsumsi beras.*** (HBS)