herrybsancoko

Kumpulan tulisan

Pilpres 2014: Belum Siap Berdemokrasi

1 Comment

System yang paling cocok buat Indonesia itu kira-kira gabungan antara cara pemerintahan pak Harto dan pak Jokowi. Pak Harto menawarkan kontrol ketat dalam aspirasi dan kestabilan politik dalam negeri dan Jokowi menawarkan kedekatan pada rakyat kecil dengan dialog keterbukaannya.

Pada jaman pak Harto, orang tidak bisa seenaknya mengkritik pejabat apalagi presiden. Orang tidak seenaknya menjelek-jelekan ideologi negara. Orang tidak bisa seenaknya bilang orang lain kafir dan mengobrak-abrik warung makan saat puasa. TV tidak bisa seenaknya memihak pada kepentingan selain kepentingan pemerintah dan partai berkuasa. Tidak berlebihan jika orang relatif tertib hukum dibanding saat reformasi kini. Memang ada kekurangan di sana-sini. Kehidupan demokrasi tak bisa leluasa berkembang. Aspirasi rakyat mandek. Kebijaksanaan pemerintah berjalan searah dari atas ke bawah.

Kelemahan jaman pak Harto itu bisa diimbangi dengan sistem pemerintahan ala pak Jokowi. Pemerintahan dengan keterbukaan, transparansi birokrasi, melayani rakyat, dialog terbuka, menghargai kompetensi di atas relasi dan seterusnya. Kebijaksanaan pemerintah dari bawah ke atas.

Jika kedua pola tersebut digabung, mungkin bisa menjadi model terbaik bagi sistem pemerintahan di Indonesia di masa datang. Peran militer yang kuat dalam menjaga keamanan dan dalam satu garis komando. Ideologi negara Pancasila dihormati dijadikan dasar ideologi semua organisasi politik. Ideologi dan NKRI harga mati. Tembak di tempat bagi “penyeleweng” ideologi dan pemecah NKRI.

Kerukunan umat beragama lebih terjamin. Orang merasa tenang dan terlindungi hak-haknya dalam menjalankan ibadahnya. Dan seterusnya. Banyak hal-hal yang baik dan positif di masa pemerintahan orba. Tapi sayang sekali hal ini tidak diteruskan pada masa reformasi. Elite politik dan perintis reformasi menganggap hal-hal yang berbau politik orba perlu ditinggalkan. Kita memulai semuanya dari awal. Era Reformasi diartikan memulai semuanya dari nol, fresh dan baru.

Kita tidak belajar dari demokrasi dengan menggali sejarah kehidupan demokrasi di tanah air. Kita seolah ingin memenggal putus begitu saja alur sejarah demokrasi kebangsaan kita karena terlalu lamanya pemerintahan orba. Demokrasi dianggap telah terpolusi oleh orba.

Reformasi lahir bukan atas kemauan bangsa sendiri, tapi lebih tepat karena pengaruh keadaan ekonomi internasional. Reformasi yang datangnya dipaksakan dan tidak dipersiapkan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses reformasi. Kematangan mereka tidak menjadi pertimbangan para perintis reformasi dan elite politik. Proses alamiah reformasi tidak terjadi. Kita melompat pada tatanan baru. Euphoria pun terjadi. Kaum preman pun bisa jadi wakil rakyat atas nama “demokrasi”.

Pemahaman Tumpah Tindih

Pemahaman demokrasi masih tumpang tindih dan multi-interpretasi. Termasuk yang salah mengartikan demokrasi – yang sebenarnya lebih tepat disebut anarki. Demokrasi yang lahir tanpa didukung pemahaman dan landasan kebudayaan. Demokrasi ala coba-coba, trial and error. Semua boleh, semua diijinkan, semua dimungkinkan, semua orang boleh dan bebas menyuarakan pikiran, sikap, aspirasi, pendapat, dan seterusnya.

Masyarakat menengah ke atas demikian semangat menyambut kehidupan reformasi. Demokrasi dipahami menurut kepentingan masing-masing tanpa aturan atau pola umum yang disetujui bersama secara sosial dan politik. Meski mereka sadar dengan nilai-nilai demokrasi namun belum ada norma umum yang disetujui bersama secara sosial bagaimana seharusnya bersikap secara demokratis. Mereka ini saling tarik ukur berdiskusi tentang nilai demokrasi yang benar. Acuan mereka boleh dibilang masih terbatas pada pengertian nilai demokrasi mana suara mayoritas dan minoritas. Suara mayoritas dianggap sebagai sesuatu yang mewakili nilai demokrasi dan di situlah kontrak sosial tentang demokrasi seharusnya diletakkan.

Masyarakat kelas urban dengan pendidikan relatif rendah dan tinggal di pinggiran kota mungkin paling parah dalam mengartikan reformasi. Golongan masyarakat yang baru bergerak meninggalkan dunia kelas bawah ini mencari identitas sosialnya. Golongan yang minim pengetahuan demokrasinya ini relatif mudah disulut dengan alasan demokrasi yang dipahaminya. Dunia internet dan mudahnya punya hp menambah buruk keadaan karena gerakan mereka merambah ke dunia tanpa kelas. Mereka bisa mondar-mandir kesana kemari dengan meninggalkan jejak yang samar namun bisa diidentifikasi ekspresinya. Demokrasi penuh umpatan, penipuan, hasutan, penghinaan, penodaan dan seterusnya bisa dideretkan. Demokrasi tanpa sungkan, tanpa hormat, tanpa batas dan salah kaprah. Secara tersirat bermuara pada kecemburuan sosial.

Pemerintah mengakomodasi dunia demokrasi tanpa landasan budaya itu lewat kontrol moral. Media massa getol menyiarkan dakwah-dakwah moralitas. Diikuti oleh ahli-ahli moralitas yang tersebar di masyarakat. Lahirlah gerakan-gerakan yang mengatas-namakan moralitas. Kesempatan moral itu dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan moralitas aliran keras. Nilai moralitas diandalkan pemerintah untuk mengerem tindakan menginterpretasi demokrasi seenaknya. Sanksi demokrasi bukan lewat hukum formal yang tegas dan jelas. Pemerintah sendiri gelagapan menerima nilai demokrasi yang dibawa oleh arus reformasi. Hukum-hukum formal tak bisa mengakomodasi arus reformasi karena ketidak-siapan infrastruktur dan sumber daya manusianya.

Karena moralitas sifatnya cair, maka tidak heran jika setiap orang bisa dengan bebas menterjemahkan nilai moralitas itu berdasar keyakinan masing-masing yang kadang saling berbenturan. Hukum formal jadi cair. Korupsi bebas dilakukan asal nampak memenuhi dimensi moralitas. Sanksi korupsi bukan ditinjau dari sanksi hukum formal tapi sanksi moralitas normatif. Dosa atau nggak dosa yang diinterpretasikan sendiri dan kelompok kepentingannya. Moralitas dipakai dasar untuk menilai setiap tindakan sosial dan bukan hukum-hukum formal yang demokratis.

Kulminasi dari kebijaksanaan pemerintah yang salah itu kini bisa kita rasakan saat pilpres 2014. Kampanye hitam menyinggung SARA sudah biasa. Keterpihakan aspirasi politik pada kesamaan ukuran moralitas dan bukan pada nilai-nilai demokrasi sebenarnya. Kalau menyinggung demokrasi terbatas pada tarik ulur pengertian mayoritas dan minoritas. Nilai demokrasi banyak dihubungkan dengan nilai-nilai normatif moral. Demokrasi yang berselimutkan religiusitas. Dua hal yang sebenarnya amat sulit untuk dicampurkan dan bisa membingungkan. Masyarakat kita memang selama ini selalu dibuat bingung. Entah sampai kapan kita semua berhenti dari kebingungan ini.

Kebingungan akut bisa membuat kita semua sakit, depresi dan akhirnya jadi gila. Demokrasi pun dibela memakai standard demokrasi seperti miliknya orang sakit dan bahkan sudah mendekati gila. Bahkan ternyata sebagian dari kita juga masih suka demokrasi model orba dan merindukannya kembali. Karena hanya model itulah yang telah kita kenal dan pelajari selama 3,5 dekade. Demokrasi otoriter dan sepihak.*** (HBS)

One thought on “Pilpres 2014: Belum Siap Berdemokrasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s