herrybsancoko

Kumpulan tulisan


Leave a comment

Revolusi Mental Pegawai Sipil Pemerintah

Pekerjaan pertama begitu Jokowi resmi menjadi presiden adalah sebaiknya mengganti seragam birokrasi pemerintah dengan seragam yang lebih bersahabat. Itu harapan saya. Birokrasi pemerintah adalah ujung tombak terdepan dalam melayani masyarakat. Birokrasi pemerintah adalah titik temu pertama antara rakyat dan pemerintahnya. Birokrasi bisa dipandang sebagai wakil atau kepanjangan tangan dari pemerintahan Jokowi.

Jokowi yang dikenal sebagai pemimpin yang merakyat maka tidak berlebihan bila birokrasi harus dicerminkan dengan birokrasi yang merakyat juga. Jika Jokowi menghargai rakyat, maka birokrasinya harus mencerminkan rasa penghargaan itu. Bila tangan Jokowi ingin menjangkau seluruh rakyat Indonesia, maka Jokowi harus membuat birokrasi pemerintahannya sedemikian rupa sehingga tercermin keinginan untuk menjangkau masyarakat luas. Kerja Jokowi akan menjadi sangat efisien dan efektif jika birokrasi pemerintahannya mewakili karakternya sebagai pemimpin yang merakyat dan bersifat melayani kepentingan umum. Beruntunglah penduduk DKI Jakarta yang telah mengalami langsung birokrasi Jokowi yang sifatnya melayani dan menghargai masyarakat.

Ketika menjabat Walikota Solo, Jokowi telah memecat Ketua Satpol PP yang nampak garang dan menggantikan dengan seorang pemimpin wanita. Tidak cuma itu, seragam satpol PP pun juga diganti dengan seragam tentara kraton. Image tentang satpol PP yang berkesan tidak bersahabat dengan demikian berusaha dikurangi.

Seragam selalu dekat berhubungan dengan impresi atau kesan. Seragam juga membedakan kelompok satu terhadap lainnya. Seragam membedakan mana orang-orang masuk kelompok dan mana-mana yang berada di luarnya. Seragam membangkitkan semangat korps. Dalam seragam juga melekat aturan-aturan, etika atau pedoman untuk bertingkah laku dalam sosial.

Yang menjadi masalah jika seragam mengasosiakan sikap militer yang kaku dengan garis komando keras untuk karyawan yang seharusnya bersikap ramah dalam melayani dan fleksibel dengan berbagai cara pendekatan.

Dalam birokrasi pemerintah Indonesia, seragam Gubernur, Walikota, Bupati hingga Lurah amat dekat asosiasinya dengan seragam militer. Apalagi satpol PP yang jelas-jelas meniru seragam militer. Asosiasi dengan kemiliteran ini amat kentara ketika para Gubernur, walikota atau bupati dilantik untuk menduduki jabatan barunya. Seragam mereka tak beda jauh dengan seragam perwira militer.

Aturan Pakaian Seragam

Masyarakat Vietnam tidak begitu simpati jika melihat orang berpakaian militer, demikian menurut laporan dokumentasi TV SBS (Lihat video). Itulah salah sebabnya kenapa pihak polisi di Sydney, Australia kesulitan untuk mendekati saksi-saksi yang diperlukan jika terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat Vietnam. Masyarakat Vietnam enggan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berseragam berasosiasi dengan militer. Barangkali karena pengalaman buruk peperangan yang terjadi di negaranya dulu tahun 1954-1975 yang memberi mereka pengalaman buruk atau lebih dikenal Vietnam Syndrome.

Barangkali pengalaman berkaitan dengan dunia kemiliteran yang terjadi di Indonesia tidaklah relatif mengerikan dibanding dengan apa yang terjadi di Vietnam. Tapi karena Indonesia baru saja menempuh reformasi, barangkali pengalaman sejarah yang berkaitan dengan pemerintah militer Soeharto tidak bisa begitu saja diabaikan. Dan bila dipertimbangkan pula kasus penculikan 1998 oleh pihak militer Indonesia masih menjadi topik diskusi yang pro dan kontra. Militer sering diasosiasikan dengan rezim militer orde baru.

Kesan masyarakat terhadap rezim militer Indonesia tidak berlebihan jika telah terpateri dalam ingatan kolektif masyarakat. Pada jaman orde baru, hampir pejabat pemerintahan diduduki oleh purnawirawan militer mulai dari gubernur hingga tingkat RT di pedesaan. Dwi fungsi ABRI juga berperanan penting dalam memerankan pihak militer dalam kancah sosial dan politik.

Ingatan kolektif masyarakat terbentuk dari budaya masyarakat yang ada saat itu. Seorang individu merasa diterima dalam masyarakat jika ia menerima norma-norma dan budaya yang ada di masyarakat di mana mereka tinggal saat itu. Interaksi sosial dan budaya pada masyarakat pada akhirnya membentuk kesamaan pengalaman pada masing-masing individu yang tinggal di dalamnya. Apalagi ikatan kekerabatan masyarakat kita masih kental, maka kemungkinan bahwa kesan tentang pemerintahan rezim militer dialami oleh semua anggota masyarakat baik dalam hal positif maupun negatif. Jika pada tahun 1998 terjadi reformasi dan salah satu alasannya adalah menurunkan pemerintahan orde baru yang relatif otoriter di bawah rezim kemiliteran.

Maka sangat relevan sekali jika Jokowi dengan titik berat pada pemerintahan sipil, kesan-kesan pemerintahan yang berhubungan dengan kemiliteran sebaiknya diminimkan. Dan dalam hal ini, Jokowi secara langsung punya kaitan dengan birokrasi pemerintahannya, maka hal yang paling dekat, penting dan amat punya pengaruh besar dalam karakteristik pemerintahannya adalah dengan mengganti seragam pegawai birokrasi pemerintah yang berbau militer. Perlu digariskan aturan-aturan pemakaian baju seragam yang mencerminkan fungsi pelayanan masyarakat sipil yang profesional.

Selain seragam yang berasosiasi dengan militer diganti, juga penting bagi seluruh pegawai birokrasi pemerintah untuk diatur pemakaian baju seragam sebagaimana yang diberlakukan di kalangan pegawai swasta. Pegawai sipil pemerintah harus bisa menjadi trend setting bagi kalangan swasta dalam penggunaan pakaian seragamnya.

Salah satu penggunaan pakaian seragam pegawai sipil yang perlu dipertimbangkan adalah dipakainya baju seragam di luar lingkup kerja. Seharusnya pemakaian seragam dilarang jika berada di luar lingkup kerja. Hal ini untuk menciptakan image keprofesionalan dan mencegah segmentasi sosial masyarakat karena faktor politik, kecemburuan sosial atau diskriminasi perlakuan. Selama ini pegawai negeri dikesankan sebagai kaum birokrat yang minta dilayani. Pemakaian baju seragam pegawai negeri di wilayah umum mengimpresikan mereka seolah ingin menegaskan posisi mereka itu ditengah-tengah masyarakat umum. Mereka menikmati keistimewaan moralitas dan mentalitas ini. Tentu saja mentalitas ini tidak kondusif bagi pemerintahan atau birokrasi sipil yang profesional sebagaimana Jokowi rencanakan. Revolusi mental dalam hal ini perlu juga diterapkan.

Seragam harus dilepas begitu keluar dari tempat kerja. Di wilayah sipil, pegawai negeri harus melepas atribut kepegawaiannya agar tidak dibeda-bedakan dalam perlakuan hukum yang berlaku di masyarakat karena faktor seragam pemerintah. Masyarakat kita masih punya ikatan kekerabatan yang kental, pemakaian attribut pegawai negeri sipil di wilayah umum bisa disalah-gunakan atau mengundang interpretasi negatif lainnya. Pegawai negeri sipil amat beda dengan kaum militer. Kehadiran anggota militer berseragam amat diperlukan sebagai figur penjaga keamanan di manapun mereka berada. Seragam pegawai negeri sipil hanya diperlukan di tempat kerjanya masing-masing. Tidak ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan hadirnya pegawai negeri sipil di wilayah umum mereka.*** (HBS)


Leave a comment

Baru Sadar Tidak Demokratisnya Pemerintah Kita Setelah Kalah Suara?

KPU, quick count, SMRC, lembaga survey abal-abal

KPU punya kewenangan tunggal. (Sumber foto: http://www.rumahpemilu.com)

Memangnya selama ini pemerintahan kita bebas dari kecurangan? Memangnya pemilu selama empat dekade lalu itu benar-benar jujur? Memangnya kampanye pemilu yang katanya pesta demokrasi itu berlangsung jujur tanpa kecurangan?

Kalau menang pemilu, bilangnya pemilu telah berjalan secara demokratis, jujur dan adil. Kalau kalah kok malik grembyang berbalik arah 180 derajat? Nek dipikir ora jujur dan penuh kecurangan, siapa sih yang jujur selama ini? Elite politik kita memangnya jujur-jujur? Tidak ada korupsi dan penyalah-gunaan wewenang? Sistem pemerintahan kita selama ini demokratis dan transparan? Aku sik ora mudeng sing dimaksud demokratis, jujur dan adil itu yang gimana sih menurut elite politik di Indonesia?

Apa pihak yang menuntut untuk diperlakukan secara demokratis, jujur dan adil itu dulunya juga memperlakukan orang lain secara demokratis, jujur dan adil? Kok nggak melihat sejarah bangsa kita secara luas. Kok tidak melihat budaya politik kita selama ini secara lebih mendalam.

Kalau memang pemilu selalu dilakukan dengan jujur dan adil tidak mungkin orang bisa pegang kekuasaan selama 30 tahun lebih. Kalau memang kehidupan negara kita demokratis tentunya tidak perlu ada reformasi.

Budaya politik kita selama ini apakah kondusif untuk melakukan pemilu yang benar-benar demokratis, jujur dan adil? Kenapa tidak sedikit menengok ke belakang dan memahami dengan baik bagaimana budaya politik kita itu sesungguhnya. Bagaimana tingkat kadar demokrasi, jujur dan adil itu diterapkan. Jika kadar itu bisa diukur, barulah bisa ditentukan batas-batas demokrasi, jujur dan adil. Lalu bisa menuntutnya sebatas ukuran yang ada.

Agak aneh juga jika elite politik menuntut sebuah kehidupan demokrasi, kejujuran dan keadilan yang justru kita semua sebagai warga negara Indonesia lagi memperjuangkannya. Elite politik menuntut dijalankannya sistem demokratis yang jujur dan adil karena kepentingannya terlukai? Apakah kehidupan demokrasi, kejujuran dan keadilan itu hanya terjadi saat pemilu? Hanya terjadi untuk memperjuangkan kepentingan kelompok? Tidak bagi kepentingan negara dan rakyat banyak?

Apakah elite politik tersebut tutup mata selama ini bahwa kehidupan politik kita jauh dari kehidupan demokratis? Sistem pemerintahan dan birokrasi kita yang penuh dengan kecurangan dan ketidak-jujuran? Dimana mereka itu selama ini? Kok tiba-tiba kini menuntut lembaga negara untuk bersikap demokratis, jujur dan adil? Apakah mereka selama ini jatuh tertidur dan masa bodoh dengan keadaan? Baru terbangun saat ketidak-demokrasian, ketidak-jujuran, ketidak-adilan itu menimpanya. Baru tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak demokratis, jujur dan adil? Sementara rakyat banyak sudah puluhan tahun merasakan perlakuan tidak demokratis, jujur dan adil itu?

Jika elite politik itu benar-benar mau menegakkan kehidupan pemerintah yang demokratis, jujur dan adil yang digembar-gemborkan itu, tentunya bisa melihat keadaan lebih luas. Jika memang murni itu tujuannya, seharusnya perjuangan tidak hanya mengarah pada satu lembaga tapi pada sistem pemerintahan dan birokrasi secara luas. Tidak hanya demi kepentingan kelompok atau politiknya sendiri.

Jika mereka mengatakan bahwa perjuangan mereka adalah untuk menegakkan sistem demokrasi, lembaga yang jujur dan adil, seharusnya mengajak rakyat untuk ikut berjuang bersama-sama dalam skala yang lebih luas. Tidak hanya demi kepentingan politik atau kelompoknya. Apalagi hanya mengarah pada satu lembaga demi kursi kepresidenan.

Kita semua selama ini sebagian besar mungkin telah merasakan, melihat, mengamati dan menjalani kehidupan di bawah pemerintahan yang korup, tidak demokratis, jauh dari keadilan dan kejujuran. Kita mengharap bersama-sama akan sebuah pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan pilpres kita semua berharap akan adanya seorang pemimpin yang bisa membawa negara kita pada kehidupan demokratis dan mengantarkan rakyat pada kesejahteraannya. Jika memang hal ini harapan kita semua, kenapa tidak kita perjuangkan bersama-sama? Apalagi jika mengatakan telah didukung lebih dari 50% suara rakyat?

Presiden dan pemimpin baru telah terpilih, seharusnya kita semua mendukungnya dan berjuang menurut cara kita dan kemampuan kita masing-masing agar pemerintahan yang bersih, demokratis, jujur dan adil itu benar-benar terwujud. Bagi partai politik bisa saja menjadi oposisi untuk mengawal, mengontrol dan mengawasi agar pemimpin baru tersebut benar-benar melaksanakan pemerintahan yang kita cita-citakan bersama. Tidak hanya sibuk sendiri memperjuangkan kemauannya dan menuntut kehidupan demokratis, jujur dan adil agar kepentingan kelompok atau politiknya terlindungi. Dan kemudian bersikap masa bodoh, tutup mata dan telinga setelah kemauannya terpenuhi seolah urusannya sudah selesai.

Ini dadaku, mana dadamu? Begitu kata negarawan kita, Ir Soekarno.*** (HBS)


Leave a comment

Sudah Saatnya KPU Dikelola Oleh Para Profesional, Bukan Oleh Kaum Birokrat

KPU, quick count, SMRC, lembaga survey abal-abal

KPU punya kewenangan tunggal. (Sumber foto: http://www.rumahpemilu.com)


Presiden SBY mengakui kekalahan Partai Demokrat dalam Pileg 2014 kemarin berdasar quick count yang dilakukan oleh SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting). Pada saat data yang masuk ke SMRC sudah 93% lebih, SBY secara terbuka menyatakan kekalahannya dan mengucapkan selamat pada partai yang mencapai prosentase jumlah suara di atas Partai Demokrat yakni PDIP, Golkar dan Gerindra.

“Berkaitan dengan hasil hitung cepat dengan keyakinan dan asumsi bahwa angka ini tidak berbeda jauh dengan perhitungan resmi nanti. Kami menerima sepenuhnya suara yang partai demokrat yang dapatkan dalam pileg 2014 ini,” demikian kata SBY dalam jumpa pers (Sumber).

Tapi nampaknya untuk kasus pilpres 2014, SBY tidak punya sikap sama tentang quick count yang dilakukan oleh lembaga yang sama – SMRC. Tidak diketahui alasan kenapa kali ini SBY tidak mempercayai lembaga kredibel yang sebelumnya amat dipercayainya itu.

Dalam konferensi pers, SBY bilang bahwa menurut hasil quick count kedua capres menyatakan kemenangan berdasar hasil quick count lembaga rujukan masing-masing (Sumber). SBY tidak menyinggung apakah lembaga penyelenggara quick count tersebut kredibel atau tidak. SBY hanya menyarankan agar masing-masing pihak untuk menjaga suasana damai dan tidak memprovokasi masing-masing pendukung untuk menghindari konflik horizontal. Sebaiknya semua menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU tanggal 22 Juli 2014 nanti.

Dalam teleconference yang dilakukan SBY dengan KPU (Sumber), dikatakan bahwa KPU sebaiknya mempertahankan sikap netral demi kehidupan demokrasi Indonesia yang baik. SBY juga menyarankan agar KPU membina komunikasi dengan kedua capres untuk selalu mengupdate informasi.

Agar KPU mengajak mengundang, melibatkan kedua pasangan capres dan cawapres dan timnya untuk ikut mengawasi penghitungan yang dilakukan oleh KPU sejak awal. Itu sangat penting daripada seolah-olah diserahkan sepenuhnya pada KPU. Begitu diumumkan tanggal 22 Juli nanti ada yang tidak mau menerima mengatakan KPU tidak obyektif, rekayasa, pesanan dan sebagainya maka situasi politik kita akan mendidik. Kalau mendidih kostnya atau harganya tinggi sekali. Sebaiknya KPU proaktif mengajak mereka untuk diawasi bahwa KPU netral, profesional, bekerja di atas kebenaran dan tidak main-main. Demikian kata SBY pada Ketua KPU, Husni Malik pada saat melakukan telekonferensi.

Menurut hasil Quick Count SMRC menunjukkan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla unggul dengan memperoleh suara sebesar 52.98% di atas pasangan Prabowo – Hatta Rajasa yang memperoleh suara 47.02%. Secara statistik, selisih suara kedua pasangan sangat signifikan, yakni sekitar 5.96%. Berdasarkan selisih ini, SMRC menyimpulkan bahwa pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla akan memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 (Sumber)

Sebagaimana kita ketahui ada 8 lembaga riset yang menyatakan keunggulan Jokowi – JK dalam quick count mereka dan ada 4 lembaga yang menyatakan Prabowo – Hatta lebih unggul. Banyak kalangan kemudian mempertanyakan kredibilitas lembaga riset tersebut. Lembaga yang menyatakan quick countnya mengunggulkan Prabowo – Hatta paling sering disorot. Karena ketiga lembaga riset yang mendukung Prabowo yakni Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) mangkir hadir ketika diundang oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk buka-bukaan tentang data yang dihimpunnya (Sumber).

Kehadiran lembaga riset untuk menerbitkan angka quick count selama ini tidak pernah menjadi sorotan masyarakat. Tidak terdapat kontroversi antara quick count dan real count. Selama ini memang tidak terdapat perbedaan signifikan temuan angka antara quick count dan real count. Angka perbedaan selisihnya amat kecil dan kurang dari 1%.

Adalah sesuatu yang aneh bila kini banyak kalangan mempersoalkan lembaga-lembaga riset yang selama ini tergolong kredibel dan dijadikan acuan oleh banyak kalangan karena adanya lembaga riset yang mengungkap data yang berbeda. Bagaimana mungkin perolehan angka tersebut bisa beda jika metodologi yang dipergunakan secara statistik bisa dipertanggung-jawabkan? Tujuan utama quick count sebenarnya adalah sebagai pengontrol hasil hitungan suara pemilu dari penyelewengan dan bukan sebaliknya yakni menyelewengkan hasil hitungan suara pemilu.

Kini tiba-tiba semua lembaga riset itu menjadi terdakwa dengan tuduhan penyelewengan dan manipulasi data. Kredibilitas semua lembaga riset itu kini seolah menjadi isapan jempol. Terjadi krisis kepercayaan intelektual tidak saja kepada lembaga riset tapi juga pada dunia akademik yang dianggap memegang teguh dunia obyektifitas keilmuan.

Dalam keadaan seperti itu, maka quick count bukan lagi menjadi acuan bersama yang bisa diandalkan untuk memprediksi secara statistik kemenangan pilpres. Tidak ada kemungkinan lain selain menunggu keputusan KPU tanggal 22 Juli nanti. Dalam masa menunggu keputusan KPU, masyarakat resah dengan maraknya isu-isu negatif yang bersliweran. Indonesia seolah mengalami masa vakum. Sebuah keadaan yang membuat jengah banyak orang. Keadaan serba tidak pasti ini memungkinkan untuk terciptanya kantong-kantong ketidak-puasan karena perasaan was-was. Keadaan pro dan kontra secara potensial bisa meruncing dan memicu kerusuhan karena rasa saling curiga. Puncaknya terjadi pada saat KPU mengumumkan hitungan resminya nanti.

Rasa was-was tidak akan berhenti begitu KPU mengumumkan hasil hitungan resminya. Jika lembaga riset yang selama ini kredibilitasnya dipercaya namun kini tidak lagi menjadi acuan, bagaimana mungkin KPU bisa dipercaya? Apakah KPU selama ini hitungan resminya bebas dari pengaruh politik dan uang? Apakah hasil hitungan resmi itu benar-benar mengungkapkan hasil-hasil angka real dari TPS? Barangkali inilah pertanyaan berikutnya yang ada di benak masing-masing kontestan pilpres dan pendukungnya.

Kini KPU secara teoritis tidak ada lagi yang mengontrol hasil hitungannya. Tidak ada angka pembandingnya untuk sekedar referensi. KPU menjadi agen tunggal yang punya kekuatan mutlak untuk memutuskan siapa yang bakal jadi presiden. Masa kampanye yang melibatkan uang milyaran rupiah, cucuran keringat para pendukungnya dan pergolakan emosional karena kampanye hitam, kini nasibnya ditentukan oleh satu lembaga saja, yakni KPU. Tidak cuma itu, masa depan bangsa ditentukan hanya oleh peranan KPU. Nampaknya apapun keputusan KPU, amat rentan memicu ketidak-puasan.

Transparansi KPU

Saran presiden SBY pada KPU agar membina komunikasi secara terupdate pada kedua kontestan pilpres amat tepat. Sebab dengan demikian setiap ketidak-jelasan bisa segera diklarifikasikan. Manfaat dari update hasil hitungan resmi KPU tidak saja membuat kedua kontestan terlibat dalam proses penghitungan, tapi juga amat bermanfaat untuk menjaga ketenangan dari para pendukungnya. Sebab dari update angka dari KPU tersebut bisa disiapkan strategi langkah untuk menentukan kebijaksanaan politik berikutnya. Kalah atau memang dalam pilpres adalah masalah wajar dalam proses demokrasi.

Namun alangkah baiknya jika update dari KPU tersebut tidak saja disediakan pada kedua kontestan secara eksklusive, sebagaimana disarankan oleh SBY, tapi juga secara terbuka diumumkan pada masyarakat secara luas dan transparan. Hitungan resmi dari hari ke hari hingga mencapai 100% pengumpulan suara amat penting untuk meredam kegelisahan.

Yang patut disesalkan adalah keengganan SBY untuk menyatakan mana-mana lembaga survey yang kredibel dan mana yang tidak. SBY lebih memilih untuk tidak terlibat dan seolah membenarkan semua lembaga survey yang ada.

Demikian juga lambatnya tanggapan KPU terhadap penerbitan hasil quick count dari lembaga survey yang ada patut disesalkan. Seharusnya begitu dilansir ke media dan terdapat perbedaan, KPU segera menetralisir keadaan. Memanggil semua lembaga survey tersebut untuk diteliti validitas datanya. Larangan yang kemudian diberlakukan KPU bagi lembaga survey untuk tidak menerbitkan quick count sudah tak banyak gunanya.

Mudah-mudahan KPU belajar dengan kemungkinan seperti ini di masa depan. KPU harus mempunyai semacam mekanisme klarifikasi sebelum quick count diterbitkan oleh masing-masing lembaga survey. Atau paling amannya adalah menyarankan masing-masing lembaga survey tersebut untuk tidak melansir hasil quick countnya ke masyarakat sebelum menyerahkan data-datanya ke KPU untuk diteliti. Setelah validitas data diteliti oleh KPU barulah KPU mengijinkan hasil itu dilansir ke media. Atau KPU bisa menyarankan agar para lembaga survey tersebut untuk saling audit sebelum hasilnya diumumkan ke masyarakat. Tidak kebalik. Setelah diumumkan ke masyarakat luas baru diadakan uji publik validitas datanya sebagaimana dilakukan oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) tersebut di atas.

KPU bisa juga bertindak sebagai agen resmi yang menyiarkan hasil quick count lembaga-lembaga survey. Hasil quick count dari lembaga survey tersebut diterbitkan di situs KPU. Jadi masyarakat bisa diarahkan untuk merujuk pada hasil quick count resmi yang direkomendasikan KPU tersebut. Hasil quick count yang tidak diverifikasi atau tidak direkomendasikan oleh KPU berarti tidak bisa dipertanggung-jawabkan metodologi dan validitas datanya. Lembaga survey yang telah menyerahkan hasil surveynya dan telah diverifikasi oleh KPU, barulah kemudian bisa mengumumkan hasilnya hitungannya ke masyarakat luas dengan lebih detail untuk pembelajaran atau acuan lebih jauh. *** (HBS)


Leave a comment

Monopoli Kebenaran dan Hukum yang Disopankan

quick count, pilpres2014

Kebenaran hasil rekayasa. Yang benar, Jerman menang atas Argentina. (Sumber foto: Dari berbagai sumber di facebook)

Banyak kalangan mencemoohkan kredibilitas TVONE akibat penyiarannya yang tidak seimbang. Kasus yang paling kontroversial adalah penyiaran yang berkaitan dengan partai terlarang PKI dan quick count. Untuk urusan partai terlarang sepertinya sudah dianggap selesai. Untuk urusan quick count masih menunggu tanggal 22 Juli nanti untuk membuktikan kebenarannya.

Sebenarnya masalah perbedaan dalam interpretasi fakta dan kebenaran sudah punya sejarah panjang di tanah air. Cuma saja selama ini, perbedaan itu tidak diungkapkan terang-terangan. Kita selama ini tutup mata dan melakukan pembiaran-pembiaran penerjemaahan realitas yang melenceng. Terutama jika interpretasi itu dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang dianggap punya kewenangan secara resmi sebagai lembaga negara.

Namun menjadi lain ketika perbedaan interpretasi fakta itu dilakukan oleh pihak swasta. Apalagi dipandang sebagai pendukung partai politik dan dianggap ada keterpihakan. Beritanya dicurigai dan secara terang-terangan jadi bahan ledekan.

Pilpres kali ini benar-benar lain dari yang lain. Dimana semua tatanan yang sebelumnya menikmati status legitimasi, kini dipertanyakan keabsyahannya. Semua diobrak-abrik. Legitimasi dipertanyakan. Dunia akademis, intelektual, lembaga ilmiah, sikap obyektif, dunia keilmuan dan metodologi ilmiah yang selama ini punya posisi di menara gading seolah selalu menyiarkan keobyektifan kini digoyang dan diragukan. Bila bidang-bidang yang seharusnya menyiarkan keobyektifan utama dalam kemajuan kemanusiaan itu diragukan, lalu apa yang tersisa buat kita?

Mungkin kasus ini sebagai kasus yang terisolir dan tidak secara general. Kelembagaan keilmuan diragukan hanya pada kasus quick count dan tidak pada kasus-kasus lain. Dunia keilmuan masih tetap diakui sebagai lembaga ilmiah dan obyektif.

Tapi menjadi pertanyaan yang menggelitik jika dunia keilmuan bisa dibelokkan demi sebuah kemenangan. Dunia keilmuan dilacurkan demi sebuah tujuan jangka pendek. Bisa dibayangkan efek berikutnya jika hal ini mengalami pembiaran. Bukankah dunia keilmuan senantiasa, seharusnya, sewajibnya untuk selalu mempertahankan keobyektifannya? Kapanpun, dimanapun, siapapun dan apapun keadaan dan situasinya. Karena dengan sikap begitulah dunia keilmuan mendapatkan legitimasi dalam memajukan dan memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan?

Sikap TVONE barangkali lahir dari interpretasi keadaan di tanah air selama ini. Kebenaran adalah milik penguasa. Sejarah bangsa kita setelah kemerdekaan kebenarannya juga masih dipertanyakan oleh banyak kalangan. Masih banyak pro dan kontra. Sejarah kita penuh dengan interpretasi-interpretasi yang tidak selamanya berpihak pada kebenaran.

Kasus penculikan tahun 1998 hingga kini masih jadi perdebatan hangat yang bakal tak kunjung selesai dalam waktu dekat. Sebab silang sengkarutnya perdebatan yang perlu digaris-bawahi adalah sinyalemen yang mengatakan karena adanya hubungan dengan presiden terhadap tokoh yang diadili. Tidak dimahmilkan karena masih menantu pak presiden, begitu alasan beberapa pelaku persidangan DKP. Dasar pertimbangan kesopanan yang nampak sederhana ini, betapa pada akhirnya menciptakan blunder berkepanjangan. Hukum yang disopankan bagaimana mungkin bisa memenuhi rasa keadilan dan kebenaran?

TVONE adalah lembaga swasta publik pertama yang menyadarkan kita bahwa kebenaran itu bisa dibelokkan. Kesadaran itu datang pada saat kita dalam keadaan terlibat dan berpihak pada satu keadaan. Pada saat kita punya kepentingan dan bisa berpikir dengan baik karena keterpihakan kita. Kebetulan pada saat itu keterpihakan yang ada pada partai politik. Kita langsung terlibat di dalamnya. Sehingga kebenaran yang diselewengkan itu bisa segera diluruskan.

Kenapa kita harus merasa terlibat dulu untuk bisa meluruskan sebuah penyelewengan kebenaran? Seharusnya, terlibat atau tidak kebenaran adalah tetap kebenaran. Dimanapun harus dijaga untuk tidak diselewengkan. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lebih besar yang berhubungan dengan pemerintah dan kenegaraan yang kebenarannya diragukan? Kita merasa tak terlibat dan melakukan pembiaran-pembiaran. Kadang kita malah termakan oleh retorika-retorika yang menggebu.

Bukan Monopoli

Penyelewengan kebenaran bukan monopoli TVONE. Bisa dipastikan bahwa penyelewengan-penyelewengan juga dilakukan oleh banyak lembaga lain. Kita tak bisa melihatnya karena ketidak-pedulian kita. Kita pura-pura tidak tahu dan melakukan pembiaran. Dan secara tidak sadar kita malah mendukung penyelewengan-penyelewengan itu. Bahkan tidak jarang banyak kalangan ikut secara aktif menyebarkan penyelewengan kebenaran menurut caranya sendiri. Dan berkedok sebagai ilmuwan atau sosok yang punya kompetensi atau seolah mewakili lembaga yang punya kredibilitas dalam keilmuan. Sungguh, integritas menjadi sesuatu yang makin langka didapat di tanah air.

Bagaimana masa depan kehidupan berbangsa kita jika warganya bisa seenaknya melecehkan sebuah kebenaran yang diakui bersama? Kebenaran universal menjadi ledekan kita semua? Disinformasi kita sebarkan? Kewenangan lembaga keilmuan kita goyang? Dunia keobyektifan kita keduakan?

Bagaimana kita berpijak pada kebenaran bersama jika semua dikaburkan? Bagaimana kita belajar dari kesalahan bila semua ternyata bisa dibelokkan dan dibenarkan? Apakah semua itu tak penting, asal kemenangan ada di tangan? Untuk berapa lama kemenangan itu? Kemenangan yang didasarkan oleh landasan yang goyah tak akan bertahan kokoh untuk waktu lama. Kita kembali akan mengais-ngais tak pernah beranjak setapakpun untuk maju bersama sebagai bangsa. Kita semua kehilangan pegangan. Kita semua kehilangan panutan. Bangsa kita ada dan hidup untuk hari ini tapi tidak untuk masa depan!

Aturan yang baku dan fair harus ditetapkan oleh kita semua. Selama ini kita bikin aturan yang membolehkan satu pihak tapi melarang pihak lainnya. Apakah kita masih mencari aturan baku itu? Sampai kapan bisa kita temukan? Sementara bangsa lain sudah melaju di depan kita dan kita masih sibuk mencari hal-hal yang begitu dasar? Apa yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Jika dalam pertandingan olah raga ada pelarangan penggunaan obat perangsang, aturan itu harus diikuti oleh semua pelaga. Meski begitu tak terelakkan juga bahwa kecurangan tetap terjadi karena sulit terdeteksi. Maka kita kembalikan pada diri sendiri. Mana lebih bernilai kemenangan karena pengaruh obat perangsang atau kemenangan alamiah dan nyata-nyata hasil dari usaha kerja keras? Apakah demi aturan yang fair dan adil, kita perbolehkan saja semua pakai obat perangsang? Hingga akhirnya pembuluh darah kita pecah karena ambisi kemenangan?*** (HBS)

petisi, metro tv, tv one

Dua petisi yang isinya sama.


Leave a comment

Pindah Kubu Tanpa Malu

Sebagai negarawan, Jokowi harus menerima pihak manapun yang hendak bergabung dengan kubu atau koalisinya. Tidak peduli meski tawaran untuk bergabung itu datang dari para opportunis sejati sekalipun. Tidak peduli meski orang tersebut sempat membelot dan berkhianat. Jokowi harus bisa merangkul semua pihak yang berseberangan bila ingin bergerak ke depan.

Akhir-akhir ini keadaan mulai menunjukkan kecenderungan beberapa pihak yang dulu berseberangan kini ingin bergabung ke kubu Jokowi dengan berbagai alasan. Bahkan sempat menimbulkan kontroversi dan perpecahan internal partainya.

Bagi banyak kalangan tingkah beberapa kaum opportunis memang amat memuakkan. Bagaimana tidak, setelah demikian keras dan lama mengecam Jokowi tiba-tiba mereka bergabung ke Jokowi dan berbalik memujanya setelah ada kecenderungan bahwa Jokowi bakal memenangkan kontes presiden. Bagaimana mungkin seorang bisa berubah sikap demikian drastis 180 derajat? Menelan semua air liurnya sendiri hingga tandas. Bagaimanapun nggak masuk akalnya, tapi toh itu kenyataan dan menjadi kecenderungan saat ini?

Nampaknya pindah kubu atau partai bukan hal aneh di tanah air. Loyalitas pada partai dan ideologi politik bukan suatu harga mati. Kita menganggap politik adalah hanya semacam permainan game. Orang bebas berganti-ganti peran untuk memenangkan atau melindungi kepentingannya. Cari selamat.

Pada saat korupsi dan money politik telah menggejala di tanah air, nilai politik tak lebih dari nilai beberapa lembaran rupiah. Nilai uang masih berada di atas nilai loyalitas politik. Bahkan di atas nilai-nilai kebersamaan sosial dan ideologi keagamaan. Yang ada bagi mereka adalah ideologi keselamatan dan kelimpahan uang.

Bagi masyarakat awam, money politik atau sembako politik adalah masalah rejeki. Dalam coblosan, mereka bukan mengekspresikan pilihan politiknya, tapi menawarkan suara mereka dengan hukum dagang.

Perkara untung dan rugi adalah masalah pribadi. Belum tentu yang kasih uang banyak bakal dicoblos. Kadang malah memilih partai yang kasih uang dikit demi keluarga atau teman. Rugi uang tak apa asal menyenangkan tetangga atau teman. Atau mungkin mereka percaya dan melihat sendiri keunggulan pilihannya. Atau lainnya. Orang lain tidak bakal tahu.

Siapa tahu yang gembar-gembor mengkampanyekan partai politik tertentu, tapi pada saat coblosan justru mencoblos partai yang tidak dikampanyekannya? Alasannya karena hanya partai yang digembar-gemborkan itulah yang bersedia menggaji orang dan jumlahnya relatif banyak. Kenapa harus ditolak sebuah pekerjaan yang punya gaji lumayan besar? Kampanye adalah profesi dan coblosan adalah masalah pribadi. Dua hal yang berbeda dan terpilah.

Budaya politik kita sepertinya masih cair. Selama partai politik tersebut tidak terlarang, maka bebas saja orang untuk pindah-pindah partai. Nampaknya pengalaman sejarah politik kita belum juga terhapus dari ingatan banyak orang. Menempatkan secara ekstrim berseberangan kutub budaya berpolitik. Antara yang terlarang dan tidak terlarang. Boleh berlarian kesana-kemari asal tidak menginjak gari pembatas. Boleh pindah-pindah blok atau kamar asal tahu batasnya atau nggak ketangkap sama penjaga garis batas. Persis seperti mainan gobak sodor (go back to door) saat kita masih kecil dulu.

Dalam budaya politik macam demikian, jangan harap partai politik akan memperjuangkan amat rakyat dengan konsisten dan konsekwen. Itulah yang selama ini terjadi menurut pengalaman kita.

Partai politik hanya dijadikan tunggangan untuk mencapai kedudukan, status dan kelimpahan uang. Kalau perlu rame-rame bikin aturan untuk mempertahankan kenikmatan itu selagi masih punya kuasa. Itulah sikap elite politik yang kita tangkap selama ini. Perubahan UU MD3 yang memuat perubahan tata cara pemilihan Ketua DPR dan yang telah disahkan lewat rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso adalah satu contoh saja. Salah satu alasannya adalah agar DPR dihormati. Mereka lupa bahwa kehormatan itu tidak didapat dari berapa banyaknya peraturan, tapi dari tindakan. Kehormatan itu tidak bisa diminta. Respect must be earned. Kehormatan didapat dari hasil tidakan-tindakan yang ditanam.

Suara Tuhan

Memang tidak semua pihak yang menyeberang kubu adalah kaum oportunis. Ada yang pindah kubu karena secara struktural atau aturan organisasi memaksa mereka untuk pindah berseberangan. Kepindahan kubu mereka masuk akal, realistis dan legal. Ada juga pihak yang pindah kubu karena masalah integritas pribadi dan partai yang menaunginya dipandang tidak lagi bisa menampung aspirasi politiknya. Kepindahan kubu macam ini terasa syah-syah saja.

Jika KPU mengumumkan kemenangan Jokowi, mungkin bisa dipastikan bahwa makin banyak pihak yang akan pindah ke kubu Jokowi. Bagi pihak yang tak pindah dan yang telah terlanjur berkoar-koar menjelekkan Jokowi mungkin akan meneruskan praktek-praktek lamanya. Bikin berlapis-lapis aturan dan nyebar kampanye hitam level berikutnya. Jokowi akan berhadapan dengan garis keras pertahanan pihak seperti ini.

Apa yang perlu dilakukan kubu JOkowi adalah untuk tetap konsisten dengan fenomena pembaruan yang ditawarkannya. Transparansi birokrasi, memihak rakyat, konsisten dan punya integritas. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih prosesnya perlu waktu. Perubahan mentalitas budaya politik dan birokrasi tidak bisa terjadi seketika.

Tapi jika Jokowi tidak berubah karakternya meski telah menjadi presiden, perubahan bisa dipercepat waktunya. Jokowi – JK akan menciptakan situasi kondusif untuk perubahan. SUara rakyat akan tetap berada di belakangnya. Kekuatan suara rakyat di belakang Jokowi inilah yang perlu diperhitungkan oleh lawan politik Jokowi. Potensi gulungan ombaknya amat mematikan. Suara rakyat bisa mendobrak segala kemacetan dan ketidak-benaran.

Jika Jokowi ingin perubahan, ia harus tetap konsisten dengan keterpihakannya pada suara rakyat. Tidak ada jalan lain. Jokowi dan kubunya harus berpihak pada rakyat. Ini harga mati! Karena inilah senjata pamungkas Jokowi yang bisa diandalkan. Bukan uang, bukan popularitas, bukan koalisi partai, bukan banyaknya kubu yang menyeberang dan juga bukan deretan pangkat jendral.

Kita semua tahu, bahwa suara rakyat adalah suara tuhan. Tapi elite politik kita telah lama menutup mata dan telinganya. Tak mau melihat dan mendengarkan. Sudah saatnya mereka disadarkan. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan kebencian dan penghukuman. Tapi lewat kerendahan hati, penerimaan dan ketulusan untuk berbuat baik. Itulah hakekat dari suara tuhan yang benar. Tidak lewat fitnah dan kampanye hitam.*** (HBS)