herrybsancoko

Kumpulan tulisan

Revolusi Mental Pegawai Sipil Pemerintah

Leave a comment

Pekerjaan pertama begitu Jokowi resmi menjadi presiden adalah sebaiknya mengganti seragam birokrasi pemerintah dengan seragam yang lebih bersahabat. Itu harapan saya. Birokrasi pemerintah adalah ujung tombak terdepan dalam melayani masyarakat. Birokrasi pemerintah adalah titik temu pertama antara rakyat dan pemerintahnya. Birokrasi bisa dipandang sebagai wakil atau kepanjangan tangan dari pemerintahan Jokowi.

Jokowi yang dikenal sebagai pemimpin yang merakyat maka tidak berlebihan bila birokrasi harus dicerminkan dengan birokrasi yang merakyat juga. Jika Jokowi menghargai rakyat, maka birokrasinya harus mencerminkan rasa penghargaan itu. Bila tangan Jokowi ingin menjangkau seluruh rakyat Indonesia, maka Jokowi harus membuat birokrasi pemerintahannya sedemikian rupa sehingga tercermin keinginan untuk menjangkau masyarakat luas. Kerja Jokowi akan menjadi sangat efisien dan efektif jika birokrasi pemerintahannya mewakili karakternya sebagai pemimpin yang merakyat dan bersifat melayani kepentingan umum. Beruntunglah penduduk DKI Jakarta yang telah mengalami langsung birokrasi Jokowi yang sifatnya melayani dan menghargai masyarakat.

Ketika menjabat Walikota Solo, Jokowi telah memecat Ketua Satpol PP yang nampak garang dan menggantikan dengan seorang pemimpin wanita. Tidak cuma itu, seragam satpol PP pun juga diganti dengan seragam tentara kraton. Image tentang satpol PP yang berkesan tidak bersahabat dengan demikian berusaha dikurangi.

Seragam selalu dekat berhubungan dengan impresi atau kesan. Seragam juga membedakan kelompok satu terhadap lainnya. Seragam membedakan mana orang-orang masuk kelompok dan mana-mana yang berada di luarnya. Seragam membangkitkan semangat korps. Dalam seragam juga melekat aturan-aturan, etika atau pedoman untuk bertingkah laku dalam sosial.

Yang menjadi masalah jika seragam mengasosiakan sikap militer yang kaku dengan garis komando keras untuk karyawan yang seharusnya bersikap ramah dalam melayani dan fleksibel dengan berbagai cara pendekatan.

Dalam birokrasi pemerintah Indonesia, seragam Gubernur, Walikota, Bupati hingga Lurah amat dekat asosiasinya dengan seragam militer. Apalagi satpol PP yang jelas-jelas meniru seragam militer. Asosiasi dengan kemiliteran ini amat kentara ketika para Gubernur, walikota atau bupati dilantik untuk menduduki jabatan barunya. Seragam mereka tak beda jauh dengan seragam perwira militer.

Aturan Pakaian Seragam

Masyarakat Vietnam tidak begitu simpati jika melihat orang berpakaian militer, demikian menurut laporan dokumentasi TV SBS (Lihat video). Itulah salah sebabnya kenapa pihak polisi di Sydney, Australia kesulitan untuk mendekati saksi-saksi yang diperlukan jika terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat Vietnam. Masyarakat Vietnam enggan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berseragam berasosiasi dengan militer. Barangkali karena pengalaman buruk peperangan yang terjadi di negaranya dulu tahun 1954-1975 yang memberi mereka pengalaman buruk atau lebih dikenal Vietnam Syndrome.

Barangkali pengalaman berkaitan dengan dunia kemiliteran yang terjadi di Indonesia tidaklah relatif mengerikan dibanding dengan apa yang terjadi di Vietnam. Tapi karena Indonesia baru saja menempuh reformasi, barangkali pengalaman sejarah yang berkaitan dengan pemerintah militer Soeharto tidak bisa begitu saja diabaikan. Dan bila dipertimbangkan pula kasus penculikan 1998 oleh pihak militer Indonesia masih menjadi topik diskusi yang pro dan kontra. Militer sering diasosiasikan dengan rezim militer orde baru.

Kesan masyarakat terhadap rezim militer Indonesia tidak berlebihan jika telah terpateri dalam ingatan kolektif masyarakat. Pada jaman orde baru, hampir pejabat pemerintahan diduduki oleh purnawirawan militer mulai dari gubernur hingga tingkat RT di pedesaan. Dwi fungsi ABRI juga berperanan penting dalam memerankan pihak militer dalam kancah sosial dan politik.

Ingatan kolektif masyarakat terbentuk dari budaya masyarakat yang ada saat itu. Seorang individu merasa diterima dalam masyarakat jika ia menerima norma-norma dan budaya yang ada di masyarakat di mana mereka tinggal saat itu. Interaksi sosial dan budaya pada masyarakat pada akhirnya membentuk kesamaan pengalaman pada masing-masing individu yang tinggal di dalamnya. Apalagi ikatan kekerabatan masyarakat kita masih kental, maka kemungkinan bahwa kesan tentang pemerintahan rezim militer dialami oleh semua anggota masyarakat baik dalam hal positif maupun negatif. Jika pada tahun 1998 terjadi reformasi dan salah satu alasannya adalah menurunkan pemerintahan orde baru yang relatif otoriter di bawah rezim kemiliteran.

Maka sangat relevan sekali jika Jokowi dengan titik berat pada pemerintahan sipil, kesan-kesan pemerintahan yang berhubungan dengan kemiliteran sebaiknya diminimkan. Dan dalam hal ini, Jokowi secara langsung punya kaitan dengan birokrasi pemerintahannya, maka hal yang paling dekat, penting dan amat punya pengaruh besar dalam karakteristik pemerintahannya adalah dengan mengganti seragam pegawai birokrasi pemerintah yang berbau militer. Perlu digariskan aturan-aturan pemakaian baju seragam yang mencerminkan fungsi pelayanan masyarakat sipil yang profesional.

Selain seragam yang berasosiasi dengan militer diganti, juga penting bagi seluruh pegawai birokrasi pemerintah untuk diatur pemakaian baju seragam sebagaimana yang diberlakukan di kalangan pegawai swasta. Pegawai sipil pemerintah harus bisa menjadi trend setting bagi kalangan swasta dalam penggunaan pakaian seragamnya.

Salah satu penggunaan pakaian seragam pegawai sipil yang perlu dipertimbangkan adalah dipakainya baju seragam di luar lingkup kerja. Seharusnya pemakaian seragam dilarang jika berada di luar lingkup kerja. Hal ini untuk menciptakan image keprofesionalan dan mencegah segmentasi sosial masyarakat karena faktor politik, kecemburuan sosial atau diskriminasi perlakuan. Selama ini pegawai negeri dikesankan sebagai kaum birokrat yang minta dilayani. Pemakaian baju seragam pegawai negeri di wilayah umum mengimpresikan mereka seolah ingin menegaskan posisi mereka itu ditengah-tengah masyarakat umum. Mereka menikmati keistimewaan moralitas dan mentalitas ini. Tentu saja mentalitas ini tidak kondusif bagi pemerintahan atau birokrasi sipil yang profesional sebagaimana Jokowi rencanakan. Revolusi mental dalam hal ini perlu juga diterapkan.

Seragam harus dilepas begitu keluar dari tempat kerja. Di wilayah sipil, pegawai negeri harus melepas atribut kepegawaiannya agar tidak dibeda-bedakan dalam perlakuan hukum yang berlaku di masyarakat karena faktor seragam pemerintah. Masyarakat kita masih punya ikatan kekerabatan yang kental, pemakaian attribut pegawai negeri sipil di wilayah umum bisa disalah-gunakan atau mengundang interpretasi negatif lainnya. Pegawai negeri sipil amat beda dengan kaum militer. Kehadiran anggota militer berseragam amat diperlukan sebagai figur penjaga keamanan di manapun mereka berada. Seragam pegawai negeri sipil hanya diperlukan di tempat kerjanya masing-masing. Tidak ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan hadirnya pegawai negeri sipil di wilayah umum mereka.*** (HBS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s