herrybsancoko

Kumpulan tulisan


Leave a comment

Jadikan Ahok Wakil Presiden, Prabowo Pasti Legowo

Urusan pilpres 2014 sepertinya bakal berlarut-larut. Persidangan MK tinggal menunggu beberapa hari lagi keputusannya. Banyak kalangan sudah menanti dengan was-was bagaimana berita kelanjutannya. Apakah begitu diumumkan, nantinya keadaan akan menjadi terang? Semua bisa menerima presiden terpilih?

Harapan itu mungkin hanya sekedar harapan. Karena belum lagi MK diputuskan, Prabowo sudah berorasi agar ibu-ibu siap-siap untuk mendirikan dapur umum. Untuk apa dapur umum itu? Itu pertanyaan banyak orang. Apakah Prabowo siap menuntut keadilan dengan cara bergerilya di perkotaan. Urban warfare? Masak sih?

Kemungkinan terjadi kekacauan menyusul pengumuman keputusan MK sepertinya tak main-main. Persiapan tenaga pengaman dalam mengantisipasi kerusuhan juga tak guyon. Polda Metrojaya mengerahkan pasukan Brimob dan bantuan personel dari berbagai daerah. Suasananya makin gerah.

Namun banyak juga kalangan yang tetap optimis dengan keadaan. Keamanan akan tetap terjaga dan kondusif. Pengumuman keputusan MK akan berjalan tertib dan damai. Mereka berpendapat bahwa rakyat sudah pinter. Tidak gampang disulut. Apalagi masalah pemilu sudah dianggap sudah selesai. Presiden telah terpilih. Urusan MK adalah urusan Prabowo dan simpatisan dekatnya yang tidak mau menerima keputusan hasil KPU dan bukan urusan rakyat secara nasional. Rakyat sudah terbiasa menerima kenyataan perihal kalah atau menang dalam pemilu.

Entah apa yang bisa menghentikan laju ketidak-puasan Prabowo. Apa yang bisa mengobati rasa kekalahannya dalam pilpres? Karena tindakan Prabowo untuk mempermasalahkan kekalahannya sepertinya tak akan berhenti dengan keputusan MK. Mungkin akan dilanjut dengan pansus pemilu. Mendorong masa perpanjangan jabatan presiden SBY. Impeach presiden dan lain seterusnya yang kita semua tidak tahu.

Beberapa hari lalu tersebar desas-desus bahwa JK sakit dan harus berobat ke Amerika. JK tidak kelihatan sosoknya ketika Jokowi meresmikan rumah transisi. Demikian parahkah sakit JK? Atau sebenarnya hanya alasan untuk mendesain sebuah skenario lebih besar lagi? Menyiapkan langkah-langkah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi pergolakan karena ketidak-puasan Prabowo tentang keputusan MK?

Jangan-jangan JK nantinya akan mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden karena alasan kesehatan? Dan memaksa Jokowi untuk memilih wakilnya yang baru? Lalu siapa kira-kira yang tepat?

Siapa lagi wakil Jokowi yang pantas kalau tidak Ahok? Ahok sudah menjadi pasangan Jokowi di gubernuran. Pasangan ini terbukti saling melengkapi dan efektif kinerjanya. Dan yang paling signifikan efeknya adalah secara politik bisa menggembosi ketidak-puasan Prabowo.

Sebagaimana kita semua tahu, Ahok adalah titipan Prabowo dari partai Gerindra. Tidak ada alasan kuat bagi Prabowo untuk tidak menerima pemilihan Ahok sebagai wakil presidennya Jokowi. Jika Prabowo menolak pencalonan Ahok, partai Gerindra terancam rapuh. Dan Prabowo dipaksa untuk meredam kemauan politiknya demi partai yang dibidani kelahirannya. Pemilihan Ahok sebagai wakil presiden bakal mendongkrak moral simpatisan partai Gerindra.

Jadi Jokowi dapat untung, rakyat dapat untung dan Prabowo terpaksa menelan pil pahit demi keuntungan partainya. Gerindra dan PDIP sudah pernah berkoalisi. Bahkan Prabowo pernah mencalonkan diri menjadi wakil presidennya Megawati pada pemilu sebelumnya. Platform kedua partai dalam pilpres 2014 juga punya kemiripan. Jadi tidak ada rintangan besar yang bisa menghentikan kedua partai untuk berkoalisi.

Apakah rakyat akan terima? Lebih baik menerima keputusan Jokowi daripada keadaan makin berlarut-larut dan bikin resah. Rakyat sudah terbiasa bersikap demikian. Yang penting damai dan keadaan kembali normal. Mereka bisa hidup dan bekerja sebagaimana biasanya. Selebihnya untuk urusan pemerintah dan politik mereka tak begitu ambil pusing? Toh, pilihan keadaan yang tidak jelek-jelek amat?

Orang yang habis bertengkar mati-matian, biasanya kalau sudah saling akur bisa mesra sekali. Kira-kira begitu?*** (HBS)


Leave a comment

Pindah Kubu Tanpa Malu

Sebagai negarawan, Jokowi harus menerima pihak manapun yang hendak bergabung dengan kubu atau koalisinya. Tidak peduli meski tawaran untuk bergabung itu datang dari para opportunis sejati sekalipun. Tidak peduli meski orang tersebut sempat membelot dan berkhianat. Jokowi harus bisa merangkul semua pihak yang berseberangan bila ingin bergerak ke depan.

Akhir-akhir ini keadaan mulai menunjukkan kecenderungan beberapa pihak yang dulu berseberangan kini ingin bergabung ke kubu Jokowi dengan berbagai alasan. Bahkan sempat menimbulkan kontroversi dan perpecahan internal partainya.

Bagi banyak kalangan tingkah beberapa kaum opportunis memang amat memuakkan. Bagaimana tidak, setelah demikian keras dan lama mengecam Jokowi tiba-tiba mereka bergabung ke Jokowi dan berbalik memujanya setelah ada kecenderungan bahwa Jokowi bakal memenangkan kontes presiden. Bagaimana mungkin seorang bisa berubah sikap demikian drastis 180 derajat? Menelan semua air liurnya sendiri hingga tandas. Bagaimanapun nggak masuk akalnya, tapi toh itu kenyataan dan menjadi kecenderungan saat ini?

Nampaknya pindah kubu atau partai bukan hal aneh di tanah air. Loyalitas pada partai dan ideologi politik bukan suatu harga mati. Kita menganggap politik adalah hanya semacam permainan game. Orang bebas berganti-ganti peran untuk memenangkan atau melindungi kepentingannya. Cari selamat.

Pada saat korupsi dan money politik telah menggejala di tanah air, nilai politik tak lebih dari nilai beberapa lembaran rupiah. Nilai uang masih berada di atas nilai loyalitas politik. Bahkan di atas nilai-nilai kebersamaan sosial dan ideologi keagamaan. Yang ada bagi mereka adalah ideologi keselamatan dan kelimpahan uang.

Bagi masyarakat awam, money politik atau sembako politik adalah masalah rejeki. Dalam coblosan, mereka bukan mengekspresikan pilihan politiknya, tapi menawarkan suara mereka dengan hukum dagang.

Perkara untung dan rugi adalah masalah pribadi. Belum tentu yang kasih uang banyak bakal dicoblos. Kadang malah memilih partai yang kasih uang dikit demi keluarga atau teman. Rugi uang tak apa asal menyenangkan tetangga atau teman. Atau mungkin mereka percaya dan melihat sendiri keunggulan pilihannya. Atau lainnya. Orang lain tidak bakal tahu.

Siapa tahu yang gembar-gembor mengkampanyekan partai politik tertentu, tapi pada saat coblosan justru mencoblos partai yang tidak dikampanyekannya? Alasannya karena hanya partai yang digembar-gemborkan itulah yang bersedia menggaji orang dan jumlahnya relatif banyak. Kenapa harus ditolak sebuah pekerjaan yang punya gaji lumayan besar? Kampanye adalah profesi dan coblosan adalah masalah pribadi. Dua hal yang berbeda dan terpilah.

Budaya politik kita sepertinya masih cair. Selama partai politik tersebut tidak terlarang, maka bebas saja orang untuk pindah-pindah partai. Nampaknya pengalaman sejarah politik kita belum juga terhapus dari ingatan banyak orang. Menempatkan secara ekstrim berseberangan kutub budaya berpolitik. Antara yang terlarang dan tidak terlarang. Boleh berlarian kesana-kemari asal tidak menginjak gari pembatas. Boleh pindah-pindah blok atau kamar asal tahu batasnya atau nggak ketangkap sama penjaga garis batas. Persis seperti mainan gobak sodor (go back to door) saat kita masih kecil dulu.

Dalam budaya politik macam demikian, jangan harap partai politik akan memperjuangkan amat rakyat dengan konsisten dan konsekwen. Itulah yang selama ini terjadi menurut pengalaman kita.

Partai politik hanya dijadikan tunggangan untuk mencapai kedudukan, status dan kelimpahan uang. Kalau perlu rame-rame bikin aturan untuk mempertahankan kenikmatan itu selagi masih punya kuasa. Itulah sikap elite politik yang kita tangkap selama ini. Perubahan UU MD3 yang memuat perubahan tata cara pemilihan Ketua DPR dan yang telah disahkan lewat rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso adalah satu contoh saja. Salah satu alasannya adalah agar DPR dihormati. Mereka lupa bahwa kehormatan itu tidak didapat dari berapa banyaknya peraturan, tapi dari tindakan. Kehormatan itu tidak bisa diminta. Respect must be earned. Kehormatan didapat dari hasil tidakan-tindakan yang ditanam.

Suara Tuhan

Memang tidak semua pihak yang menyeberang kubu adalah kaum oportunis. Ada yang pindah kubu karena secara struktural atau aturan organisasi memaksa mereka untuk pindah berseberangan. Kepindahan kubu mereka masuk akal, realistis dan legal. Ada juga pihak yang pindah kubu karena masalah integritas pribadi dan partai yang menaunginya dipandang tidak lagi bisa menampung aspirasi politiknya. Kepindahan kubu macam ini terasa syah-syah saja.

Jika KPU mengumumkan kemenangan Jokowi, mungkin bisa dipastikan bahwa makin banyak pihak yang akan pindah ke kubu Jokowi. Bagi pihak yang tak pindah dan yang telah terlanjur berkoar-koar menjelekkan Jokowi mungkin akan meneruskan praktek-praktek lamanya. Bikin berlapis-lapis aturan dan nyebar kampanye hitam level berikutnya. Jokowi akan berhadapan dengan garis keras pertahanan pihak seperti ini.

Apa yang perlu dilakukan kubu JOkowi adalah untuk tetap konsisten dengan fenomena pembaruan yang ditawarkannya. Transparansi birokrasi, memihak rakyat, konsisten dan punya integritas. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih prosesnya perlu waktu. Perubahan mentalitas budaya politik dan birokrasi tidak bisa terjadi seketika.

Tapi jika Jokowi tidak berubah karakternya meski telah menjadi presiden, perubahan bisa dipercepat waktunya. Jokowi – JK akan menciptakan situasi kondusif untuk perubahan. SUara rakyat akan tetap berada di belakangnya. Kekuatan suara rakyat di belakang Jokowi inilah yang perlu diperhitungkan oleh lawan politik Jokowi. Potensi gulungan ombaknya amat mematikan. Suara rakyat bisa mendobrak segala kemacetan dan ketidak-benaran.

Jika Jokowi ingin perubahan, ia harus tetap konsisten dengan keterpihakannya pada suara rakyat. Tidak ada jalan lain. Jokowi dan kubunya harus berpihak pada rakyat. Ini harga mati! Karena inilah senjata pamungkas Jokowi yang bisa diandalkan. Bukan uang, bukan popularitas, bukan koalisi partai, bukan banyaknya kubu yang menyeberang dan juga bukan deretan pangkat jendral.

Kita semua tahu, bahwa suara rakyat adalah suara tuhan. Tapi elite politik kita telah lama menutup mata dan telinganya. Tak mau melihat dan mendengarkan. Sudah saatnya mereka disadarkan. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan kebencian dan penghukuman. Tapi lewat kerendahan hati, penerimaan dan ketulusan untuk berbuat baik. Itulah hakekat dari suara tuhan yang benar. Tidak lewat fitnah dan kampanye hitam.*** (HBS)


Leave a comment

Debat Pilpres 2014: Be Yourself, Pak Jokowi

MELIHAT penampilan Jokowi pada debat pilpres seminggu lalu (15 Juni 2014) rasanya ada yang kurang pas dengan Jokowi. Ia tidak sebagaimana biasanya yang terkesan santai, guyon dan meluber dengan orang-orang yang mengerumuni. Dalam debat itu Jokowi nampak tegang, stres, banyak mikir, kaku dan seperti terasing dengan dirinya sendiri. Lain sekali ketika melihat Jokowi ketika bicara di depan wartawan, di depan masyarakat, di forum diskuksi atau di panggung kampanye. Jokowi nampak jauh berpenampilan natural dan alamiah.

Mungkin karena dia berada di panggung sendirian berhadapan langsung dengan rival politiknya. Atau mungkin ia demikian konsentrasinya memikirkan pertanyaan, jawaban dan penampilannya di depan puluhan orang di studio dan jutaan rakyat Indonesia yang menonton debatnya.

Setting panggung pun nampak lengang. Jarak fisik mimbar kedua capres begitu jauh. Demikian jarak mereka dengan mimbar moderator. Kelengangan itu membuat Jokowi berada di tempat asing. Jokowi sebagai orang lapangan terbiasa di berada kerumunan banyak orang. Di tempat yang lapang itu ia merasa sendirian.

Setting panggung juga terasa aneh. Susah menentukan di mana sebenarnya pegangan anglenya. Di mana kamera secara alamiah mewakili alur mata pemirsa. Moderator membelakangi penonton dan letaknya sejajar dengan kontestan. Membelakangi penonton tak masalah, sebagaimana di acara Indonesian Idol. Tapi letak panggung membedakan titik tekan sudut pandang kamera. Ada kerancuan dalam menentukan angle dari mana mata pemirsa secara alamiah bisa menikmati shoot-shoot yang diambil sehingga terasa ada kedekatan, keterlibatan, personalisasi, nyaman dan mengalir. Singkatnya, mata kamera adalah wakil mata penonton.

Apakah setting panggung membuat kontrol panggung Jokowi melemah? Tidak terasa nyaman? Atau ada hal-hal teknis lain yang membuatnya seperti kaku dalam penampilan? Saya curiga jangan-jangan Jokowi terlalu serius dengan titipan teknis pemenangan debat dari penasehat tim suksesnya dan kurang konsentrasi dengan dirinya sendiri?

Mungkin saja tim sukses Jokowi meniru pola-pola kampanye partai politik di negara barat dan mungkin tidak cocok dengan budaya Indonesia. Kampanye diolah sedemikian rupa dengan melibatkan banyak ahli dan terdiri dari berbagai tim khusus strategi kampanye. Bagaimana mengeksploitasi simbol, logo, penampilan, image, karakter dan lain-lain agar menang kampanye? Kampanye politik didesain sedemikian rupa memakai jasa orang-orang yang dianggap kompeten dalam menciptakan image. Ahli-ahli iklan dan image building digaji tidak sedikit untuk menciptakan image yang disukai masyarakat. Jika Jokowi terjebak dalam masalah teknis ini karena titipan tim suksesnya, maka tidak heran Jokowi nampak begitu tegang, pikiran terpecah dan konsentrasi yang terbagi. Karena settingan itu berlawanan dengan sifat dasar Jokowi yang mengedepankan sikap apa adanya dan punya latar belakang budaya Jawa yang lembah manah dan andap asor. Budaya Indonesia jauh lebih kontemplatif dan pintar dalam mengutak-atik apa-apa yang tersirat daripada yang tersurat.

Be Yourself Pak Jokowi

Kekuatan Jokowi adalah dalam ekspresi kejujuran karakternya. Jokowi juga terkenal selalu berada di lapangan melakukan blusukan. Jokowi adalah pekerja lapangan dan bukan orang yang suka duduk-duduk di kantor. Jokowi juga bukan orang yang tergolong lincah untuk mengolah kata-kata pidato. Kenapa hal-hal yang menjadi keistimewaan dan karakter khas milik Jokowi ini tak ditonjolkan dalam memenangkan simpati rakyat saat berdebat? Dan untuk ini tidak perlu beaya mahal untuk menyewa ahli image building atau tips-tips yang dirumuskan oleh tim penasehat Jokowi. Tapi cukup dengan membiarkan Jokowi untuk menjadi dirinya sendiri.

Dari pengalaman menonton debat pilpres kemarin, rasanya kok ingin sekali menyumbangkan saran buat pak Jokowi. Saran itu menyangkut dalam beberapa point berikut ini:

1. Bahasa kita termasuk bahasa high context
2. Perkuat data sebagai orang lapangan untuk menyajikan fakta
3. Utarakan dengan jelas pertanyaan
4. Jauhkan usaha-usaha mendeskreditkan masalah pribadi
5. Lemparkan ide baru dan orisinil

Sebagaimana kita semua ketahui, bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa adalah termasuk bahasa high context (baca keterangan singkat dalam hal ini di sini). Artinya perlu penggunaan kata-kata lebih banyak untuk menjelaskan pesan atau isi komunikasi yang hendak kita sampaikan. Bahasa kita sering muter-muter untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya cukup sederhana. Jika tidak, maka kemungkinan untuk diinterpretasikan lain lebih terbuka. Belum lagi kalau menyertakan unsur emosi pada penerimanya.

Maka sebaiknya dihindarkan penggunaan kata-kata yang perlu penjelasan panjang. Hindarkan pula pesan-pesan yang perlu penafsiran sendiri. Menyindir dengan halus adalah contoh penyampaian pesan terselubung. Gunakan strategi untuk memakai kata-kata direct atau langsung sebagaimana bahasa dalam kontrak atau perjanjian hukum. Ringkas, padat dan jelas. Strategi ini amat bagus untuk melawan jenis komunikasi yang mengarah pada retorika yang memang diarahkan untuk memotivasi atau membangkitkan hati dengan penggunaan kata-kata yang sarat kandungan emosinya. Kata-kata yang terbuka untuk dijelajahi dan diresapi secara subyektif dan personal.

Sebagai orang lapangan, Jokowi lebih kenal dengan data-data lapangan. Penyampaian data-data lapangan ini tidak saja bagus untuk mengeliminir keraguan tapi juga untuk menegaskan fakta dan membuktikan kompetensi diri. Penonton digiring untuk melihat fakta daripada retorika. Kenyataan daripada rencana. Kerja nyata dan bukan sekedar wacana.

Jika bertanya, rumuskan pertanyaan sejelas-jelasnya. Pastikan bahwa orang yang ditanyai mengerti apa yang ditanyakan. Hindarkan pertanyaan yang sloganistis karena akan mengundang jawaban yang sloganistis juga. Hindarkan pertanyaan yang bersifat prerogatif atau pertanyaan yang berandai-andai. Pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka dan berandai-andai pula.

Pertanyaan sebaiknya menukik pada masalah sehingga didapat jawaban yang terperinci dan tepat sasaran. Tidak perlu pertanyaan yang berat-berat seolah makin berat makin membuktikan bahwa pikiran kita berbobot. Karena pertanyaan yang berat kadang punya efek bumerang. Seolah kita tak tahu masalah dan tak tahu bagaimana merumuskan pertanyaan. Pertanyaan lebih penting daripada jawaban. Kata pepatah pertanyaan adalah bingkai jawaban. Orang yang bertanya sebenarnya lebih tahu dari yang ditanya. Pertimbangkan juga masalah alokasi waktunya untuk menjawab.

Dan jangan bertanya terlalu sederhana yang berkesan melecehkan intelektual yang ditanya. Karena pertanyaan yang terlalu sederhana juga punya efek bumerang. Pertanyaan Jokowi tentang DAO, DAK dan TPID adalah jenis pertanyaan bermata dua yang bisa diartikan terlalu sederhana. JIka tahu singkatannya, maka pertanyaan bisa diklasifikasikan pertanyaan bagus. Tapi kalau tujuannya untuk menjebak kelemahan lawan lewat singkatan, maka pertanyaan menjadi amat sederhana dan kekanak-kanakan. Ketidak-tahuan atas jawaban bukan berarti kelemahan atau keterbatasan pengetahuan akan masalah. Tentu saja hal ini bukan sasaran dari debat. Debat adalah mencari tahu kebenaran dari masing-masing orang. To seek the truth of the matters. Bukan usaha untuk membungkam lawan lewat kepongahannya. Ini lebih dikenal dalam debat kusir. Yang dicari kemenangan dan bukan kebenaran.

Jokowi terkesan lebih elegan dan intelektual jika saja ia menjelaskan singkatan dan alasan kenapa hal itu ditanyakan. Pastikan pertanyaan yang dilemparkan dimengerti oleh yang ditanya. Ulangi pertanyaan jika memang perlu untuk meyakinkan. Bukankah tujuan bertanya adalah usaha menggali kebenaran? Bila pertanyaannya nggak jelas bagaimana kita memperoleh jawaban yang mengarah pencarian kebenaran? Biarkan yang ditanya menjawab pertanyaan yang sudah jelas. Pertanyaan jelas seharusnya jawabannya juga jelas. Selanjutnya biarkan penonton menilai dari jawaban yang diberikan.

Jauhkan usaha-usaha baik secara langsung atau tak langsung untuk mendiskreditkan masalah pribadi lawan. Tidak berkeluarga, duda, janda, gemuk, kurus, kerempeng dan lain-lain yang mengarah pada pribadi, sterotyping dan labelling. Masalah seperti ini berada di ranah pribadi dan tidak pantas dimunculkan dalam debat publik. Tidak ada nilai positifnya menjatuhkan orang lain karena penilaian ranah pribadi ini. Malah terkesan gosip dan murahan.

Jika Jokowi harus menyatakan ekspresi rasa cintanya pada isterinya, lakukan dengan kesungguhan dan menghargai perasaan orang lain. Duda atau janda bukan syarat kualifikasi untuk menjadi seorang presiden dan sebaiknya tidak dipandang sebagai sebuah kekurangan. Masalah kepemimpinan adalah masalah kualitas personal dan bukan yang lainnya.

Debat presiden kali ini menurut saya yang perlu ditekankan adalah masalah keikhlasan lawan ambisi, kejujuran lawan kecurangan, kesungguhan lawan polesan, kebenaran lawan kebohongan dan seterusnya. Itulah isu-isu yang aktual tersebar di masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah penekanan nilai-nilai positif tanpa harus menjatuhkan penilaian negatif.

Jika Jokowi ikhlas dan tidak jadi masalah jika ia tak terpilih jadi presiden, maka hal ini perlu diaksentuasikan pula. Jokowi pernah bilang di berbagai kesempatan bahwa ketika ia diangkat jadi walikota adalah faktor kecelakaan. Demikian pula saat menjadi gubernur DKI. Dan juga untuk menjadi capres. Jokowi juga pernah menyatakan bahwa kerjasamanya dengan Ahok bisa lancar karena tidak adanya unsur kepentingan pribadi. Nilai-nilai positif khas Jokowi ini perlu digarap melawan perjuangan kekuasaan melulu demi kedudukan dan uang.

Dalam alam demokrasi dan budaya global, jenis pemerintahan yang diperlukan kini dan masa depan adalah pemerintahan yang melayani masyarakat. Jika Jokowi memang ikhlas sebaiknya tekanan dalam persaingan capres kali ini adalah mengajak pemerintah di bawah pimpinan siapapun untuk melayani masyarakat. Mengajak untuk bersama-sama berbuat positif buat masyarakat. Saingan merebutkan kursi presiden adalah persaingan sama-sama menggali hal positif dengan tawaran program-program unggulan masing-masing dan tidak saling menjatuhkan. Persaingan semacam inilah yang cocok dengan budaya kita.

Barangkali pertanyaan menarik yang perlu diajukan Jokowi pada pihak lawan adalah program pengangkatan kemiskinan masyarakat di luar Jawa. Program dan strategi Jokowi dalam hal toll laut amat bagus untuk dilemparkan dalam ajang debat meski sudah ditanyakan lawan. Berikutnya adalah balik bertanya sehingga penonton bisa membandingkan. Juga program JK untuk menjadikan kawasan luar Jawa sebagai tujuan pariwisata. Bahkan JK pernah bilang bahwa ia tidak keberatan digelari Bapak Komodo ketika kampanye di NTT. Dua isu ini jarang digarap selama ini padahal amat penting dan potensial. Jika Jokowi sudah punya konsep dan strateginya, amat menarik untuk dilemparkan ke arena debat karena keaktualan dan orisionilannya. Jangan lupa untuk berterimakasih pada tim yang telah membantu merumuskan. Jadi tidak terkesan dikangkangi sendiri sebagai ide pribadi.

Selamat berdebat, pak Jokowi. Be yourself.*** (HBS)


Leave a comment

Debat Capres Sebatas Debat Pundi-pundi Rakyat

1402889255561340128

Debat sekedar bagaimana bagikan pundi-pundi rakyat. (sumber foto: http://www.personal-finance-insights.com/image-files/saving-money.jpg)

MELIHAT debat capres 2014 semalam, saya sering hilang. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang mereka bicarakan. Pembicaraan mereka terjebak pada pola-pola omongan pilpres-pilpres sebelumnya. Mereka berdua sepertinya hanya mengulang slogan-slogan politik dan ekonomi yang kita semua telah berpengalaman mendengarnya. Pembicaraan yang ada di awang-awang.

Mereka berdua membicarakan pundi-pundi yang sama, yakni pundi-pundi rakyat. Pundi-pundi rakyat itu apa? Pundi-pundi yang berisi uang atau kekayaan negara yang sebenarnya memang menjadi hak dan milik rakyat. Debat mereka berdua adalah tentang bagaimana pundi-pundi itu diberikan pada rakyat dengan konsepnya masing-masing.

Perdebatan mereka tak jauh dari bagaimana pundi-pundi itu dibagikan. Keduanya sama kuat dan baiknya meski terdapat perbedaan dalam titik tekannya. Prabowo lebih menekankan pada hal-hal yang sifatnya makro. Sementara Jokowi lebih pada hal-hal bersifat mikro.

Sebenarnya mereka saling melengkapi satu sama lain. Tidak secara terpilin, tapi secara paralel. Pasangan Jokowi dan Ahok adalah kerjasama saling melengkapi secara terpilin. Keduanya bisa maju secara bersama seperti rajutan seutas tali yang terpilin. Sementara Prabowo dan Jokowi, mereka saling melengkapi semacam rel kereta api. Paralel dan berjalan sendiri-sendiri tidak ada titik temunya tapi keduanya saling membutuhkan.

Prabowo type pemimpin yang pantas menjadi presiden. Jokowi type pemimpin yang pantas untuk kerja di lapangan. Membandingkan keduanya sebenarnya amat tidak relevan. Karena punya titik tekan berbeda. Masing-masing punya kelebihan dan kekuatan. Jika kita berkeinginan membangun Indonesia, maka pilihan terbaik adalah jika mereka berdua mau bekerjasama, bersinergi membangun Indonesia. Tapi ini tak mungkin terjadi. Karena mereka berada di kubu persaingan yang berhadapan. Dan kita harus memilih satu diantara mereka berdua untuk memimpin Indonesia.

Perdebatan yang ada di masyarakat dengan skor-skor tertentu sebenarnya amat lemah substansi indikatornya. Indikator yang terjelas adalah yang menyangkut segi-segi normatif belaka dan bukan substansi isi perdebatan. Menilai dengan indikator substansi debat memang nampak sulit. Karena substansi yang ada sebenarnya sama bagusnya tapi berada di area yang berbeda dan saling berhadapan demi sebuah kompetisi kursi kepresidenan.

Substansi berbeda ini amat sulit dipaksakan sebagai indikator untuk menilai penampilan masing-masing kandidat lewat skor. Maka pengamat cari gampangnya, yakni mencari indikator normatif. Karena segi normatif itulah nampaknya kedua kandidat itu berdiri pada posisi yang sama sehingga jadi ajang empuk untuk penilaian. Jika terpaksa dilakukan penilaian atas substansinya, maka yang terjadi adalah menyimpangnya indikator penilaian. Substansi tidak dinilai secara konseptual, tapi lagi-lagi kembali pada hal-hal yang normatif dan gampangan. Tergantung dimana si pemberi skor menempatkan posisinya di antara dua capres tersebut.

Debat Pundi-pundi Rakyat

Latar belakang kedua capres sudah jelas berasal dari lingkungan berbeda. Prabowo telah lama di kancah politik dan lahir dari kalangan militer. Prabowo punya pengalaman di bidang politik internasional dalam kapasitasnya sebagai individu militer. Pihak militer lebih punya orientasi keluar, ke dunia internasional karena fungsi mereka memerlukan itu demi keamanan negara. Sementara Jokowi berlatar belakang sipil dari kalangan pengusaha. Pengalaman Jokowi yang berorientasi internasional berpijak dari latar belakangnya sebagai pengusaha. Prabowo punya orientasi internasional dalam ranah politik dan Jokowi dalam ranah ekonomi dan segala macam kebijaksanaan ekonomi politik lapangan.

Mereka berdua membicarakan pundi-pundi yang sama. Prabowo bicara pundi-pundi dari sudut pandang makro. Sudut pandang yang selama ini kita kenal sejak era orba hingga reformasi kini. Pemerintah lewat kebijaksanaan-kebijaksanaan dari atas menetes ke bawah. Anggaran-anggaran yang dipersiapkan nyatanya tidak menyentuh masyarakat bawah. Terjadi kebocoran anggaran di sana-sini. Kebijaksanaan paternalistik yang oleh ekonom rasionil dianggap melawan sistem demokrasi. Karena rakyat tidak dilibatkan dalam kebijaksanaan, tapi didekte dari atas. Prabowo meneruskan apa yang sudah kita alami selama beberapa dekade belakangan. Yang membedakan mungkin retorika bagaimana pundi-pundi itu dibagikan.

Sementara Jokowi membicarakan pundi-pundi itu dari sudut pandang mikro. Sebagai pelaku ekonomi di lapangan. Kebijaksanaan pemerintah dibangun dari bawah ke atas. Konsep ekonomi makro, bagi Jokowi hanya perlu dianalisa secara umum yang penting titik beratnya menguntungkan masyarakat luas. Jokowi lebih memperhatikan ekonomi yang memihak pada ekonomi mikro. Para pelaku-pelaku ekonomi di lapisan bawah. Bagi Jokowi, ekonomi mikro dan sistem yang bekerja dengan baik dengan sendirinya akan memperkuat ekonomi makro nantinya.

Pundi-pundi itu dibagikan dengan membenahi sistem dan mentalitas penerimanya. Jokowi tidak terlalu menjanjikan dan berharap apa isi dan berapa banyak yang ada di pundi-pundi. Apalagi berapa besar yang akan dibagikan. Tapi mengefisienkan sumber-sumber dana yang ada dan mencoba untuk realistis. Contoh konkritnya Jokowi menunjukkan kartu sehat dan kartu pendidikan dengan menegaskan bahwa ia tidak hanya bicara anggaran tapi bicara tentang sebuah sistem yang bekerja sehingga menutup bocornya anggaran. Dengan sistem yang berjalan, anggaran akan menyentuh kepentingan masyarakat yang membutuhkan yang menjadi tujuan semula kemana anggaran itu hendak dibelanjakan.

Ketika Jokowi menjawab pertanyaan kontrak pemerintah yang sudah ada, Jokowi secara realistis menjawab perlunya mempelajari dan menilai kembali klausul dari kontrak. Bila ada yang bisa direvisi, maka akan dilakukan revisi demi kepentingan rakyat banyak. Jika tak bisa direvisi, Jokowi menghargai isi kontrak. Trust perlu dibangun. Jokowi tak akan menunda atau melakukan negosiasi kembali atas kontrak yang sudah ditanda-tangani. Jokowi tidak menyinggung rasa nasionalisme, tapi secara realistis bersikap sebagaimana seorang pengusaha dan tidak dari kalangan militer. Mungkin jawaban akan beda jika Prabowo ditanya tentang masalah sama ini. Mungkin Prabowo akan menasionalisasikan aset negara.

Presiden dan Pemimpin

Jokowi memang belum pantas jadi presiden. Tapi ia pantas untuk jadi seorang pemimpin. Demikian menurut penilaian pribadi saya. Prestasi sebagai seorang pemimpin sudah dibuktikan oleh Jokowi saat menjadi walikota dan gubernur. Jokowi bisa menyerap aspirasi rakyat dan perbedaan pandangan dari orang-orang sekitarnya dari latar belakang berbeda dalam hal kepentingan, karakter dan politik. Koalisi tanpa syarat juga menjadi bukti bahwa Jokowi bisa menyatukan perbedaan. Dan kini didukung oleh JK sebagai wakilnya. JK telah kita kenal sebagai tokoh yang berhasil mendamaikan beberapa konflik.

Prabowo pantas jadi presiden, tapi belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin. Track record kepemimpinannya menjulur panjang ke masa orba dan hingga kini masih jadi perdebatan tak kunjung jelas duduk perkaranya. Prabowo mempunyai sisi-sisi yang tak begitu mudah untuk diungkap. Sejarah masa lalunya masih perlu digali lebih dalam. Simpang siurnya perdebatan tentang track record Prabowo masih hangat dibicarakan oleh banyak kalangan. Terutama dari kalangan dari mana Prabowo berasal, kalangan militer itu sendiri. Kualitas pribadi Prabowo tidak diragukan bahwa ia pantas menjadi presiden. Tapi sebagai pemimpin ia harus membuktikan bahwa ia bisa mendamaikan pendapat pro dan kontra tentang dirinya sebelum merambah pada hal-hal di ranah keindonesiaan yang lebih luas.

Barangkali apa yang kita butuhkan ke masa depan bagi Indonesia adalah adanya pemimpin yang memberi ruang untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Agar sejarah bangsa ini jelas dan tidak ragu-ragu lagi untuk melangkah ke masa depannya. Bangsa yang tahu sejarahnya dan bangga dengan sejarahnya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bangsa yang punya karakter karena bisa melihat dengan jelas sejarah bangsanya. Tidak perlu melihat jauh ke belakang mengenang sejarah kejayaan Majapahit, cukup sejarah sejak Indonesia meraih kemerdekaan. Sejarah sepanjang 69 tahun ke belakang belum begitu jelas dan masih jadi perdebatan siang siur hingga kini. Bagaimana kita bisa melihat bangsa kita ke depannya? Bagaimana kita punya karakter jelas jika sejarah masa lalu kita tidak jelas? Sejarah hasil tambal sulam di sana-sini?

Pundi-pundi rakyat itu selamanya ada dan tersedia. Siapapun pemerintahnya. Karena negara kita memang kaya. Siapapun bisa membagikan pundi-pundi rakyat itu dengan cara dan programnya yang dianggap terbaik. Memilih presiden tidak terbatas pada siapa yang paling baik dalam membagikan kue pundi-pundi rakyat itu. Tapi masalah bagaimana pundi-pundi rakyat itu bisa membuat kita semua merasa bangga, merasa memiliki, merasa diperlakukan adil dan terlibat dalam hal pembagiannya adalah pertanyaan bagi kita semua dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin bangsa kita pada pilpres 2014 nanti. Seorang pemimpin yang terbuka untuk dinilai track record masa lalunya dan bersedia untuk menggali kebenaran sejarah bangsa. Sehingga bisa membuat kita percaya bahwa pundi-pundi itu akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun Indonesia di masa depan dari pijakan yang jelas dan jernih.*** (HBS)


Leave a comment

Jokowi Akui Kampanye Hitam

1402791543370142917

Hidung besar untuk mencium ketidak-beresan. (Sumber foto: http://www.wearefrostfire.com/wp-content/uploads/2013/01/big-nose-3.jpg)

JOKOWI harus akui kampanye hitam yang diarahkan ke dirinya, kemudian menyerang balik dengan kampanye lebih hitam legam lagi. Berdiam diri atau menolak kampanye hitam tidak cukup untuk mereda gencarnya kampanye hitam. Bahkan kampanye hitam bisa lebih deras lagi. Diam dan penolakan bahkan berpotensial untuk menyulut varian kampanye-kampanye hitam jenis baru.

Kata beberapa pengamat, kampanye hitam itu kecil sekali pengaruhnya. Bahkan bisa punya efek bumerang. Menyerang balik penyerangnya. Kampanye hitam lain dengan kampanye negatif. Kampanye hitam tidak bisa diverifikasi kebenaran datanya. Berbeda dengan kampanye negatif yang lebih bisa diverifikasi. Cuma memang nadanya negatif. Begitu kata ahli komunikasi yang selama ini kita dengar lewat TV.

Tapi bila kita lihat di lapangan, kampanye hitam disinyalir punya pengaruh pada masyarakat yang kurang melek baca. Kampanye hitam memungkinkan untuk melahirkan kabar desas-desus. Dan masyarakat yang kurang baca sering lebih mempercayai desas-desus yang sering disebarkan dari mulut ke mulut daripada mencari kebenaran berita lewat media massa. Budaya kita belum beranjak jauh dari budaya lisan. Informasi yang disebarkan secara lisan, kadang lebih efektif daripada lewat tulis. Jadi lebih baik jangan menganggap enteng kekuatan kampanye hitam di Indonesia. Banyak faktor perlu diteliti sebelum bikin kesimpulan yang berdasar pada textbook barat. Belum lagi kalau kita pertimbangkan bahwa banyak masyarakat kita belum kenal internet. Informasi tandingan amat sulit didapat. Bisa saja kampanye hitam itu diterima sebagai kebenaran.

Kata beberapa ahli lagi, isi pikiran manusia itu interchangeable, bisa ditukar-tukar. Kampanye hitam yang dilakukan secara beruntun dan terus-menerus bisa menjadi sebuah kebenaran baru. Menganut teori iklan, produk iklan yang menjengkelkan, lewat persuasi terus-menerus punya kemungkinan iklan itu diterima. Penolakan tidak akan bersifat abadi dan selamanya. Penolakan bisa dinetralkan lewat persuasi yang konsisten hingga melembekkan tenaga penolakan itu. Penolakan yang melemah punya kecenderungan untuk disusupi ide baru (susceptible) dan menggantikan kebenaran yang diyakini sebelumnya tanpa sadar.

Pikiran manusia bisa ditukar-tukar dan diganti-ganti. Usaha paling ekstrim adalah lewat usaha cuci otak atau brainwash. Metodologi-metodologi brainwashing dikenal di banyak tempat. Bisa lewat dogma atau penanaman ideologi lewat doktrin dan hukuman keras. Manusia selalu menolak sakit, kekerasan dan kematian. Teori psikologi tentang reward dan punishment diimplementasi. Hukuman keras bagi penentang doktrin dan kemudahan bagi penganut akan melemahkan sikap resistensi dan perlawanan. Dan pada akhirnya susceptible terhadap pikiran baru.

Jokowi harus mementahkan kampanye hitam yang diarahkan kepadanya sebelum punya efek tak diinginkan. Berikut ini kira-kira caranya menangkal kampanye hitam yang sesuai dengan budaya Indonesia terutama di Jawa.

Anak Kecil di Kampung

Waktu kecil dulu saat tinggal di kampung, anak-anak kecil sering saling berolok. Mengatakan bahwa temannya penakut, suka ngompol, masih netek, rakus dan sebagainya. Bully membully di kampung belum menjadi isu nasional waktu itu. Malah jadi makanan keseharian bagi anak-anak di kampung.

“Anak laki-laki kayak tempe. Sudah kelas dua SD masih netek sama ibunya. Cengeng,” begitu kata anak si Polan kampung.

“Ya biar, aku memang anak kayak tempe. Suka netek ibuku. Cengeng. Memangnya kau mau apa?” begitu kata si Paino menjawab ledekan si Polan.

Bila si Paino mengelak tuduhan itu, si Polan bisa tambah mengejeknya. Bahwa ia juga masih ngompol.

“Baui celananya. Pasti bau pesing,” mungkin begitu kata Polan berikutnya. Dan akan mengundang debat kusir yang makin memanas.

“Ya, biar suka netek. Ayahku juga suka netek kok. Ayahmu juga. Kalau nggak percaya coba tanya ayahmu, apa dia juga suka netek pada ibumu,” kata Paino dengan wajah lugu. Pernyataan ini malah bisa mengerem nafsu meledek si Polan. Tapi jeleknya, Paino menyerang balik dan mungkin akan membuat si Polan tambah jengkel dan marah. Tergantung pemahamannya tentang tindakan netek itu.

Kampanye hitam – kalau boleh diasosiakan begitu, oleh si Paino disetujui meskipun kebenaran bisa dipertanyakan. Dan Paino bertanya balik alasan si Polan menyerangnya. Kadang kampanye hitam memang tidak ada tujuan elementer yang hendak dicapai selain untuk menyakitkan dan merendahkan. Tapi orang sulit untuk mengakui maksud kurang terpuji itu terus terang. Makanya disebut kampanye hitam karena hampir semuanya gelap. Bertanya balik tujuan dan kemauan hanya akan menelanjangi si penyerang.

Saya punya adik yang punya kemauan keras sekali. Sejak kecil kalau kemauannya tidak dituruti bakal nangis sekuatnya. Sifatnya ini amat menjengkelkan sekali. Apalagi jika saat ada tamu atau bertamu ke rumah orang lain. Adikku ini akan merengek meminta sesuatu yang menarik hatinya meski ia tahu bukan miliknya. Kalau nggak dituruti akan nangis dan terpaksa si pemilik barang akan memberikannya. Dan dikembalikan lagi jika adikku sudah merasa bosan.

Pernah ibuku mengajak aku dan adikku ke pasar. Di dalam pasar adikku menangis keras-keras karena keinginannya untuk dibelikan pistol-pistolan dari plastik tidak dituruti oleh ibuku dengan berbagai alasan. Jadilah adikku menangis keras-keras dan jadi tontonan orang seluruh pasar. Aku berusaha meredakan tangisnya, tapi ia menghindar dan malah dikeraskan tangisnya.

Bujuk rayu ibuku tak digubrisnya. Setiap ibuku mendekati, ia akan lari menjauh. Makin banyaklah orang di pasar ingin tahu. Entah karena jengkel atau saking marahnya. Ibuku berbalik sikap tak meladeni kenakalan adikku.

“Nangis yang keras ya anak pinter. Kemarin lebih keras lho. Ayo, yang keras lagi. Anak pinter kok nangisnya pelan kayak gitu. Yang keras biar semua orang di pasar bisa dengar,” kata ibuku lalu melanjutkan kegiatan belanjanya.

Aku terkejut dengan sikap ibuku. Tapi tidak kusangka, adikku berubah tangisnya. Sebelumnya melengking, kini teriakan jengkel dan seperti ada malu. Akhirnya tangisnya mereda sendiri.

Tindakan ibuku itu dalam bahasa Jawa disebut “Ngonggrong”. Maaf tidak bisa saya temukan istilah yang pas dalam bahasa Indonesia. Mungkin artinya mengumbar orang untuk berbuat vulgar. Bagi budaya Jawa, sesuatu yang berlebihan dianggap tidak sopan atau tidak pantas. Bahkan dianggap kekanak-kanakan. Durung njowo. Belum menjadi manusia Jawa. Bila orang sudah dianggap bertingkah kekanak-kanakan jangan harap akan diperlakukan serius oleh orang Jawa lain. Anak kecil Jawa kalau dikecilkan lagi juga tidak suka.

Mentahkan Kampanye Hitam Jokowi

Jokowi atau sukarelawan sebenarnya bisa memakai dasar dari pengalaman anak kampung tersebut di atas untuk meredam kampanye hitam yang diarahkan kepadanya. Kampanye hitam tidak ditolak namun malah disangatkan tanpa menyerang balik. Karena jika ditolak, dibela atau diklarifikasi bisa berkemungkinan makin memberi angin bagi penyerang.

Contoh yang sering dikampanye hitamkan dan diklarifikasi Jokowi adalah isu penghapusan sertifikasi guru dan ingkar janji. Dan yang terakhir adalah dibangunnya jalan toll di laut. Dan tentu saja banyak contoh lain.

“Logikanya kan tidak mungkin saya menghapus, tapi kalau ditambahin iya. Masa dihapus, ‘ininya’ di mana?” Kata Jokowi sambil telunjuknya menunjuk dahi sendiri. Demikian sebagaimana dikutip di berita Antara (sumber).

Dalam menangkal kampanye hitam ini, Jokowi bisa saja bilang, “Isu itu benar. Memang akan dihapus. Lalu diganti dengan yang lebih baik. Dan malah akan ditambahi. Akan ditambahi maksudnya bukan mau dikasih tambah rumah murah lho. Nanti dikampanye hitamkan begitu. Atau ditambahi mobil murah pula. Memangnya Robin Hood? Memangnya Sinterklas? Uang tinggal nyetak?”

Kampanye hitam yang menyerang bahwa Jokowi suka bohong dan ingkar janji sering dikarikaturkan dengan tokoh pinokio. Hidung pinokio akan makin memanjang jika ia berbohong. Begitu menurut cerita anak-anak. Karikator Jokowi berhidung besar bersliweran di media sosial.

Sebenarnya Jokowi bisa memanfaat kampanye hitam pinokio ini untuk kepentingannya. Misalnya hidung besar itu dieksploitasi menjadi sedemikian besar. Dibuat vulgar sejauh mungkin. Tapi dengan informasi yang dibelokkan.

“Hidung besar itu biar tajam mengendus korupsi. Mengendus transaksi siluman. Mengendus bau sangit keringat pemalas. Mengendus nepotisme. Hidung besar bisa digunakan untuk membaui kata-kata dari udara yang keluar dari mulut pembohong. Hidung besar bisa tajam membaui masalah-masalah yang diderita oleh rakyat.” Eksploitasi hidung besar itu bisa diteruskan tanpa menyerang balik atau menolaknya.

Jokowi sudah menjelaskan bahwa route kapal laut frekuesi dan daya angkutnya ditinggikan agar pengangkutan produk ekonomi antar pulau di seluruh Indonesia lebih teratur untuk menekan harga jual. Itulah yang dimaksud oleh Jokowi tentang jalan toll dan bukan akan membangun jalan toll dari aspal di atas laut sebagaimana dikampanye-hitamkan.

“Memang akan dibangun jalan toll di atas laut. Juga supermarket, kolam renang maha luas, kolam ikan lele dumbo, restoran seafood kalau pesan tinggal nangkap sendiri ikannya. Juga akan disediakan lapak-lapak buat pedagang kaki lima sekalian.” Begitu kira-kira dalam membelokkan dan mementahkan kampanye hitam tentang jalan toll.

Kalau capres boneka lebih gampang. Kemana-mana saat kampanye bawa saja boneka kuda yang lucu-lucu. Peluk erat-erat kuda-kuda boneka itu.

Perihal statistik elektabilitas, bisa dibikinkan statistik begini: Partai lain 99% tingkat elektabilitasnya. Dan partainya Jokowi cuma 2% persen. Pilih 99 atau pilih yang dua saja?

Kampanye hitam yang diarahkan Jokowi harus dibelokkan dan dimentahkan kalau tidak ingin masyarakat luas mengalami kerancuan informasi yang pada akhirnya akan melemahkan daya tahan kekritisannya sehingga jadi lebih susceptible terhadap ide kampanye hitam yang dibombardirkan. Tidak cukup hanya diklarifikasi atau pengelakan diri.*** (HBS)